4 DPRD Termasuk DKI Jakarta Paling Malas Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Plt Direktur LHKPN, Kunto Ariawan mengatakan salah satu alasan anggota DPRD malas melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK, karena menggunakan UU Penyelenggara Negara sebagai dalih. Di dalam UU nomor 28 tahun 1999 bab II pasl 2 tertulis yang dimaksud penyelenggara negara adalah: 

• pejabat negara pada lembaga tinggi negara
• pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
• Menteri
• Gubernur
• Hakim
• pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Maka mereka sering kali beranggapan bukan bagian dari penyelenggara negara tersebut. Padahal, di UU KPK nomor 30 tahun 2002, anggota DPRD termasuk penyelenggara negara," kata Kunto ketika memberikan keterangan pers pada Senin (14/1) di gedung KPK. 

Seharusnya, Kunto menjelaskan, aturan yang dijadikan acuan adalah UU KPK dan bukan UU Penyelenggara Negara. 

Untuk meningkatkan komitmen dalam pemberantasan korupsi, maka Plt Direktur LHKPN, Kunto Ariawan meminta agar atasannya juga mengingatkan bawahannya untuk rutin melaporkan ke KPK. Apabila komitmen itu dilanggar, maka akan ada sanksi administratif bagi penyelenggara negara tersebut. 

"Sanksi tersebut hanya bisa dijatuhkan oleh pimpinan institusi. Mohon, untuk instansi yang tingkat kepatuhannya rendah, agar diterapkan sanksi itu supaya mendorong tingkat kepatuhan," kata Kunto. 

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan format dokumen LHKPN sudah semakin mudah untuk diisi. Apabila penyelenggara mengalami kebingungan, maka mereka bisa mengontak call centre KPK 198 dan meminta untuk disambungkan ke bagian LHKPN. 

Sementara, nasib jauh lebih baik dialami oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru meraih penghargaan dari KPK pada Desember 2018 karena rajin melaporkan LHKPN. Selain itu, DKI Jakarta juga meraih dua penghargaan lainnya yakni pelaporan gratifikasi dan aplikasi pelayanan publik. 

"Ini dikerjakan oleh semuanya. Ini adalah penghargaan untuk semuanya dan alhamdulilah kita dapatkan yang terbaik di level provinsi seluruh Indonesia. Kita yang terbaik, kita bersyukur sekali," ujar Anies ketika itu. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen Pemprov DKI melawan korupsi. Ke depan, kata Anies, jajarannya akan semakin mengingkatkan kesadaran untuk menghindari praktik korupsi. 

"Ini menunjukkan jajaran di Pemprov DKI, kesadaran untuk melaporkan, membebaskan diri, dari praktik-praktik korupsi itu sudah tinggi sekarang," kata dia. 

Lalu, bagaimana dengan tingkat kepatuhan pejabat di Polri dan kejaksaan? Apakah tingkat kepatuhan mereka cukup tinggi? Mengingat data yang dibagikan ke media, adalah informasi berisi instansi yang tingkat pelaporan LHKPN nya rendah. 

Plt Direktur LHKPN, Kunto Ariawan mengatakan tingkat kepatuhan para penyelenggara di Polri dan Kejaksaan sudah cukup baik. 

"Tingkat dukungan dari pimpinan instansi (Polri dan kejaksaan) sudah cukup bagus, itu terbukti dari adanya aturan yang dikeluarkan oleh pimpinannya terkait pelaporan LHKPN," kata Kunto. 

Sayangnya, ia tidak menjelaskan lebih jauh berapa prosentase tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dari Polri dan Kejaksaan ke KPK. Namun, ia menjelaskan di dalam aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan di kedua instansi tersebut, sudah dimuat sanksi apabila tak melapor harta kekayaan. 

Alasan lain mengapa polri dan kejaksaan tidak masuk ke dalam daftar terendah pelaporan LHKPN, karena belum ada pembaruan soal data individu yang wajib melapor LHKPN. 

"Kita kan tidak pernah tahu berapa jumlah individu yang diwajibkan untuk melapor harta kekayaan, kecuali pimpinan dan wakil pimpinannya," tutur dia. 

Sehingga, perlu dilakukan pembaruan data soal individu yang wajib melaporkan LHKPN di instansi Polri dan Kejaksaan.