Jakarta, IDN Times - Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai kedatangan ratusan warga negara asing dari India bisa memperburuk keadaan di Indonesia, terlebih kondisi pandemik COVID-19 di tanah air belum juga membaik meski proses vaksinasi masih terus berjalan.
"Situasi di dalam negeri sudah buruk, tambah buruk. Jangankan ratusan, satu orang saja berpotensi membawa virus," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Rabu (28/4/2021).
Dicky mengatakan seharusnya pengetatan pintu masuk negara di perbatasan harus dan wajib dilakukan dalam situasi pandemik meski ada atau tidak ada krisis India saat ini.
"Nah apalagi saat ini India sedang mengalami Tsunami Covid India, di mana adanya varian India, salah satu yang menjadi catatan serius dan pengamatan dunia," tegasnya.
Ditemukannya kasus 'impor' di masyarakat seharusnya jadi evaluasi pemerintah dalam melakukan screening pembatasan keluar masuk negara selama itu tidak diperketat.
"Harus diperketat, bukan hanya tes lagi tapi karantina selama 14 hari. Ini harus diketahui, terjadinya bisa sekarang yang terdeteksi padahal varian ini terdeteksi mulai Oktober," ujarnya.
Dicky menyarankan agar pemerintah gencar lakukan retrospektif surveilans selama dua atau tiga bulan sejak saat ini. Bahkan, semua awak pesawat dari India yang datang itu yang jika positif diperiksa.
"Jika yang masuk ke Indonesia dicari tahu Whole Genome Sequencing, ini harus dilakukan," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, varian baru virus corona dari India telah masuk ke Indonesia. Menurut Budi, mutasi COVID-19 itu yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus tinggi di India.
"Mutasi virus baru meningkatkan kasus di India. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia," kata Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).
Budi menjelaskan, terdapat 10 orang yang telah terinfeksi mutasi virus corona ini. Dia mengatakan, enam di antaranya adalah impor dan empat di antaranya adalah transmisi lokal.
"Ini yang kita perlu jaga. Dua di Sumatra, satu di Jawa Barat, dan satu di Kalimantan Selatan. Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatra, di Jawa Barat dan Kalimantan, kita akan menjadi lebih sangat hati-hati untuk selalu mengontrol, apakah ada mutasi baru atau tidak," tutur Menkes