Epidemiolog: Vaksinasi bagi Keluarga Anggota DPR Tak Tepat Sasaran

01 Mar 2021, 22:20 WIB

Jakarta, IDN Times - Epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menilai anggota keluarga DPR tak masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Oleh sebab itu, Dicky merasa prihatin ketika pada pekan lalu keluarga anggota parlemen justru ikut divaksinasi bersamaan dengan momentum vaksin bagi kelompok lansia dan petugas publik.

"Ini justru menjadi bukti betapa lemahnya tata kelola dalam pengendalian pandemik ini. Apalagi vaksinasi jadi andalannya pemerintah sejak awal dan dijadikan vaksinasi. Bahkan, dibahas sejak awal, belum lagi banyak glorifikasi," ungkap Dicky kepada IDN Times pada Sabtu, 27 Februari 2021 lalu.

Ia juga menyebut, program vaksinasi yang diberikan gratis kepada publik memiliki banyak kelemahan dalam praktiknya di lapangan. Mulai dari data penerima vaksin, pemberian vaksin yang tak transparan, hingga kebocoran vaksinasi. Kebocoran yang dimaksud Dicky yaitu individu yang seharusnya masih antre justru telah menerima vaksin COVID-19.

"Saat ini kan yang diprioritaskan untuk menerima lansia, tenaga kesehatan, pekerja esensial, petugas di karantina mandiri di hotel, wisma atlet, pintu masuk perbatasan, itu harus diprioritaskan (menerima vaksin)," ujarnya.

Maka dari itu, Dicky menyarankan agar pemerintah secara terbuka menyampaikan ke publik kriteria dari penerima vaksin COVID-19. Tujuannya, mencegah terjadinya kebocoran penerima vaksin.

"Apalagi kan korupsi di Indonesia luar biasa (tinggi) dan dalam masa pandemik, korupsi musuh terbesar. Korupsi kan tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dengan memberikan akses vaksin ke orang yang tak berhak," tutur dia lagi.

Apa penjelasan dari DPR soal pelaksanaan vaksinasi bagi para anggota dan keluarganya yang dilakukan secara diam-diam?

1. DPR minta vaksinasi bagi keluarga anggota parlemen tak dijadikan polemik

Default Image IDN

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tak membantah ada keluarga anggota DPR yang ikut divaksinasi. Namun, ia meminta agar ikut sertanya keluarga anggota dewan dalam vaksinasi tidak dijadikan polemik. Ia menjelaskan, semua WNI berhak dan akan menjalani program vaksinasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

"Jadi, jangan dilihat (anggota) keluarga ikut divaksinasi atau tidak. Namun, semua warga negara pada dasarnya wajib divaksinasi COVID-19. Dalam satu rumah, satu orang diberi vaksin, namun yang lain justru tidak, itu kan akan menimbulkan risiko (terpapar COVID-19)," ujar Indra seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Jumat, 26 Februari 2021.

Ia mengatakan, keluarga DPR bisa ikut divaksinasi karena data yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPR untuk vaksinasi adalah data keluarga. "Ada juga yang kami pegang dari Jasindo. Itu yang tercatat resmi dan itu yang kami pegang," tutur dia lagi.

Sementara, menurut Dicky, pemberian vaksin bagi anggota keluarga DPR membuat kekecewaan mendalam kepada tenaga kesehatan. Sebab, keluarga mereka juga belum divaksinasi.

"Meski (vaksin) tak menjamin perlindungan 100 persen, tetapi bisa tetap memberi proteksi kepada yang bersangkutan, supaya tetap dapat menunaikan tugasnya," tutur Dicky.

2. Keluarga juga perlu divaksinasi karena anggota DPR sering ke dapil saat reses

Default Image IDN

Lebih lanjut, Indra mengatakan, anggota DPR rentan tertular COVID-19. Bahkan, dalam catatan DPR, ada enam anggota DPR yang meninggal akibat penyakit yang disebabkan virus Sars-CoV-2 itu.

Anggota DPR perlu segera divaksinasi karena mereka sering turun ke daerah pemilihan (dapil) saat reses. Sehingga, kata Indra, keluarganya perlu divaksinasi agar terlindung dari pandemik COVID-19.

Kegiatan tahap pertama di lingkungan DPR berlangsung sejak Rabu, 24 Februari 2021 hingga 10 Maret 2021 mendatang. Data yang disampaikan oleh Indra ada sekitar 12 ribu jumlah peserta vaksinasi di lingkungan DPR. Mereka terdiri dari tenaga ahli, anggota, hingga petugas keamanan.

3. Satgas sebut anggota DPR dan keluarga divaksinasi demi kendalikan pandemik

Profesor Wiku Adisasmito. Dok. BNPB

Sementara, menurut Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito, anggota DPR dan keluarganya termasuk orang-orang yang berisiko tinggi. Sehingga, proses vaksinasi bagi anggota DPR perlu dilakukan untuk pengendalian penularan COVID-19.

Apalagi menurut data yang dimiliki oleh satgas penanganan COVID-19, populasi yang bermukim di Pulau Jawa dan Bali berisiko tinggi terpapar. Hal tersebut lantaran kasus COVID-19 di dua pulau tersebut tergolong tinggi. Sebanyak 66 persen kasus COVID-19 di Indonesia ada di Jawa dan Bali.

"Siapapun yang ada di dalamnya (Jawa-Bali) semakin cepatnya 70 persen divaksinasi, semakin kontribusi pada kasus Indonesia jauh sekali. Turunnya jauh sekali," kata Wiku di gedung BNPB pada Jumat, 26 Februari 2021 lalu.

Ia juga meminta publik tidak melihat program vaksinasi sebatas di sektor DPR atau area perkantoran saja. Tetapi, yang perlu diperhatikan di area seperti DKI Jakarta. Sebab, pemerintah bertujuan membentuk kekebalan kelompok.

"Ingat yang mau dibentuk adalah herd immunity. Herd immunity bisa bertahap dari satu wilayah paling kecil yaitu kota menurut saya atau aglomerasi Jabodetabek, lalu baru provinsi atau terus pulau. Itu yang harus dilakukan," katanya lagi.