Fadjroel Rachman Pamer 4 Keberhasilan Jokowi Selama 2 Tahun

Fadjroel mengatakan Indonesia berhasil meraih prestasi internasional pada masa pandemik seperti Thomas Cup 2020, hingga Indonesia yang menjadi tuan rumah presidensi G-20.

Tak hanya itu, Fadjroel juga mengklaim Jokowi konsisten memimpin proses transformasi dalam koridor konstitusi, regulasi, demokrasi, dan ilmu pengetahuan.

"Fondasi transformasi progresif dimulai dari perubahan cara kerja bangsa, khususnya pemerintahan. Cara kerja pemerintahan harus efektif-efisien, melayani dan memberdayakan rakyat," ujar dia.

Lebih lanjut, Fadjroel menuturkan, perubahan cara kerja juga dibuktikan dengan penyederhanaan regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020.

"Cara kerja baru bangsa Indonesia juga diperkuat oleh organisasi kepemerintahan yang maju yaitu birokrasi yang tidak rumit, tidak koruptif, dan terintegrasi secara digital. Maka, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai upaya membentuk organisasi kepemerintahan maju," ucap dia.

Menurut Fadjroel, cara kerja baru yang ditopang penyederhanaan regulasi dan birokrasi adalah landasan penting implementasi kebijakan di semua bidang.

Untuk implementasi transformasi, Fadjroel menyampaikan, Presiden Jokowi telah menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemik, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum, dan HAM.

"Pertama, kebijakan penanganan pandemik difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan. Sehingga, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas COVID-10 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN)," tutur dia.

Penanganan kesehatan dalam masa pandemik, lanjut Fadjroel, dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem rumah sakit rujukan pasien COVID-19 nasional, sistem 3T atau testing, tracing, treatment, penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan.

"Penanganan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemik yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara," kata dia.

Fadjroel juga mengklaim capaian pemerintah dalam mengamankan vaksin untuk masyarakat. Dia menyebut Indonesia berada di urutan ke-6 dengan vaksinasi tertinggi di dunia.

"Upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong sehingga diharapkan Indonesia mandiri dalam produksi vaksin COVID-19 pada 2022," kata dia.

Selain itu, Fadjroel menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi yang berangsur-angsur membaik.

Berikutnya, Fadjroel mengklaim, Presiden Jokowi terbuka pada kritik. Sebab, hal itu masuk dalam kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM. Selain itu, dia juga menyampaikan keberhasilan Jokowi dalam program sertifikat tanah.

Tak hanya itu, Fadjroel juga mengklaim Jokowi sudah melakukan upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses juga pembaharuan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No. 53 Tahun 2021.

"Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Bangsa Indonesia," kata dia.

Kendati banyak program Jokowi yang memang sudah berjalan selama dua tahun ini, namun tak sedikit kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi.

Selama masa pandemik, pemerintah terus mengganti aturan penanganan COVID-19. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level.

Ketidakkonsistenan pemerintah dalam penanganan pandemik itu pun menuai kritik dari banyak pihak, salah satunya Lapor COVID-19. LaporCovid-19 mencatat Jokowi terlambat merespons ketika muncul laporan mengenai virus corona baru yang menyebabkan radang pernapasan di Wuhan, Tiongkok.

Menurut mereka pemimpin negara lain bereaksi dengan cepat dan memperkuat surveilans serta deteksi dini. Kemudian, mereka juga menilai kebijakan COVID-19 selalu berubah-ubah.

Tak hanya itu, UU Ciptaker juga mendapatkan respons negatif dari masyarakat. UU tersebut dikritik karena lebih menguntungkan para pengusaha besar dan merugikan para buruh. Bahkan, gelombang penolakan itu disampaikan dalam Aksi May Day 2020.

Demonstrasi buruh juga menolak omnibus law tersebut yang digelar pada May Day. Serikat buruh dan pekerja menyatakan mundur dari tim teknis pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan pada 14 Juli 2020. KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo mundur karena empat alasan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut alasan pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo dan Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis. “Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam, dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja,” ujar Iqbal.

Selain itu, beberapa kebijakan Jokowi tengah disoroti. Sebab, beberapa kebijakannya yang saat ini tidak sesuai dengan pernyataannya terdahulu. Mulai dari soal kebijakan tax amnesty jilid II hingga anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang boleh menggunakan APBN.

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang kini ada jilid kedua, diakomodir di Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelumnya, Indonesia memang pernah membuat kebijakan tax amnesty pada 2016-2017. Saat itu, Presiden Jokowi berjanji hanya melakukan tax amnesty sekali dan tidak akan terulang lagi.

Namun kenyataannya, saat ini pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan tax amnesty jilid II. Program ini disebut sebagai pengungkapan sukarela wajib pajak (WP). Program pengungkapan sukarela wajib pajak memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan secara sukarela harta yang belum dilaporkan dalam program pengampunan pajak 2016-2017 maupun dalam SPT Tahunan 2020.

Kebijakan selanjutnya yaitu terkait pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, Jokowi telah mengizinkan kereta cepat Jakarta-Bandung didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Padahal pada 2016, Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi mengatakan, anggaran diserahkan kepada BUMN. Pemerintah tak akan memberikan jaminan kepada BUMN dalam menjalankan proyek ini karena dilaksanakan secara business to business (B to B).

Terkait Jokowi yang terbuka pada kritik, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis catatan terkait dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Berdasarkan catatan KontraS, selama dua tahun mereka memimpin, warga semakin takut bersuara dan menyampaikan kritik kepada pemerintah. 

KontraS mencatat ada 385 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi. Dari angka itu, sebanyak 281 kasus bersinggungan institusi kepolisian. KontraS menyebut kepolisian menjadi institusi yang dominan dalam melakukan upaya pelanggaran kebebasan dan berekspresi. 

"Pola pelanggarannya masih seputar pembubaran paksa yang diikuti oleh penangkapan sewenang-wenang," ungkap Deputi Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, seperti dikutip dari YouTube KontraS, Rabu (20/10/2021). 

Berdasarkan data yang dikumpulkan KontraS, selama dua tahun jumlah penangkapan sewenang-wenang mencapai 137 peristiwa. Sedangkan, peristiwa pembubaran paksa mencapai 118. Rivan juga menyebut pembubaran paksa juga diikuti dengan tindakan represif aparat penegak hukum. 

Rivanlee juga mengatakan polisi membubarkan demonstrasi atau penyampaian pendapat di masa pandemik COVID-19 dengan dalih memicu terjadinya kerumunan. Tetapi, di sisi lain, upaya penegakan hukum terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan malah tebang pilih.