Fahri Hamzah Bantah Ada Instruksi Istana Agar Partai Gelora Lolos KPU

13 Jan 2023, 16:42 WIB

Politikus Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, kesal ketika parpol yang ia pimpin dituding bisa lolos jadi peserta Pemilu 2024 karena ada instruksi dari Istana. Menurut Fahri, tak ada campur tangan Istana atau pihak manapun sehingga Partai Gelora dapat lolos verifikasi dan mendapat nomor urut 7. Ia menduga justru ada pihak-pihak tertentu yang ingin Partai Gelora dimatikan.

"Partai Gelora ini ingin dimatikan. Aneh, data kami bisa hilang tidak jelas. Sekarang, ketika kami resmi jadi peserta Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7, malah kebakaran jenggot gak keruan," ungkap Fahri melalui keterangan tertulis, pada Jumat (13/1/2023).

Tudingan bahwa Partai Gelora bisa lolos jadi peserta Pemilu 2024 berdasarkan instruksi Istana, muncul ketika sejumlah LSM yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (11/1/2023). Perwakilan koalisi, Hadar Nafis Gumay, membeberkan temuan berupa tangkapan layar WhatsApp antar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sebuah provinsi.

Mereka mengungkit soal dugaan upaya membuat data keanggotaan Partai Gelora memenuhi syarat (MS) di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Padahal, saat proses verifikasi faktual, Partai Gelora tak memenuhi syarat.

Sementara, menurut Fahri, aksi tersebut merupakan upaya untuk menjatuhkan nama Partai Gelora oleh koalisi masyarakat sipil. Ia kemudian menyarankan, daripada partainya coba dijelek-jelekkan, lebih baik para penyelenggara pemilu membuat sebuah wadah untuk mengadu gagasan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

"Sekali lagi kami mau tarung gagasan untuk kebaikan pemilu yang akan datang. Partai Gelora dan para tokohnya punya reputasi untuk memperbaiki keadaan termasuk sistem pemilu. Ayo berdebat dan bertanding, jangan main belakang!" kata Fahri.

Apa isi tampilan WhatsApp yang dibeberkan koalisi masyarakat sipil yang membuat Fahri kesal?

1. Isi percakapan WhatsApp yang menyebut beberapa anggota KPU ikut intervensi agar Gelora lolos

Tangkapan layar isi pesan chat KPU yang meminta bantuan terkait verifikasi faktual Partai Gelora. (Dok/Kawal Pemilu Bersih)

Percakapan yang disebut hendak meloloskan Partai Gelora jadi parpol peserta pemilu menyebut beberapa nama anggota KPU RI. Di antaranya, Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Sekjen KPU RI Bernad Sutrisno, dan beberapa institusi negara.

Berikut isi percakapannya:

1. Barusan Pak Idham tlp saya, setelah bicara dg pak Idham di-over ke pak Agus Melas yg isinya:

1. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, pak Agus, pak Drajat dan pak Sekjen. Sambil berkomunikasi dg pak HA yg ada di Padang.

2. Sesaat lagi Sekien akan perintahkan Sek Prov X agar berkomunikasi dg Admin Sipol beberapa Kab/kota untuk MS khan Gelora

3. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan istana lewat mendagri, menkopolhukam, dil

4. Pak Agus juga mengatakan sudah hub pak X karena ini pekerjaan teknis, maka saya dihubungi oleh pak idam dan pak agus, minta kita amankan.

2. Kawal Pemilu Bersih beberkan dugaan keterkaitan Istana dan Kemenko Polhukam, rapat berubah tertutup

Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Politisi Partai Golkar, Ketua Komisi II DPR RI, Jakarta 20 November 2019 (IDN Times/Uni Lubis)

Sementara, ketika Kawal Pemilu Bersih menyinggung adanya dugaan keterlibatan Istana dan Kementerian Polhukam, Komisi II tiba-tiba meminta agar rapat digelar secara tertutup. Hadar sempat protes dengan keinginan Doli mengubah rapat jadi tertutup. Sebab, menurut Hadar, temuan dugaan manipulasi data ini merupakan informasi publik sehingga rapat sebaiknya tetap terbuka.

Namun, Doli bergeming. Doli beralasan rapat harus digelar tertutup karena temuan koalisi menyebut nama sejumlah institusi.

"Soalnya ini menyebut-nyebut nama institusi, nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi. Berita ini harus kita konfirmasi. Nanti menyebar luas ke mana-mana, jadi saya minta persetujuan teman-teman pimpinan kita alihkan ke (rapat) tertutup," tutur dia lagi.

Lebih lanjut, Hadar menjelaskan alasan pihaknya menyampaikan dugaan kecurangan KPU beserta bukti-buktinya itu bertujuan untuk mendesak Komisi II DPR bergerak. Sesuai UU Pemilu, kata dia, DPR dapat merekomendasikan pemberhentian terhadap anggota KPU RI yang terbukti terlibat dalam dugaan kecurangan ini.

"Kami tidak sama sekali bermaksud untuk melakukan penundaan pemilu. Jstru kami ingin memastikan penyelenggaraan pemilu tepat waktu tetapi dengan kualitas yang baik," ujar mantan Komisioner KPU RI itu.

3. Jokowi sayangkan Istana kerap dituding ikut campur proses Pemilu 2024

Presiden Joko “Jokowi” Widodo (dok. YouTube Info BMKG).

Soal Istana yang kerap disebut-sebut pihak yang coba intervensi proses pemilu pernah ditanggapi oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Desember 2022 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyayangkan muncul tuduhan Istana ikut cawe-cawe proses verifikasi faktual parpol. Padahal, menurut Jokowi, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan KPU.

"Repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu 2024, itu sebenarnya urusannya KPU. Namun, yang dituduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, (dibilang) Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ungkap Jokowi saat memberi sambutan di Hari Ulang Tahun ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jakarta Convention Center, pada 21 Desember 2022 lalu.

Jokowi menegaskan, ia tidak pernah melakukan intervensi tertentu terhadap lembaga tersebut. Apalagi, Jokowi yakin KPU akan selalu bertindak independen.

"Saya itu gak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi, tidak bisa yang namanya pemerintah itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” katanya lagi.