Fahri Hamzah: Kalau UU KPK Direvisi, Gaji Pegawainya Gak Dikurangi Kok

Kepada media, Fahri mengatakan dengan menutup logo dan plang KPK sudah menjadi aktivitas dan kampanye politik. Hal tersebut, kata dia lagi, sudah menyimpang dari paham presidensial di Indonesia. 

"Oposisi atas keputusan politik tidak bisa dilakukan oleh struktur birokrasi negara. Itu hanya bisa dilakukan oleh politisi dan partai politik. Jadi, buat pegawai KPK, kalau gak setuju dengan politik legislasi nasional mundur saja," tutur Fahri kemarin. 

Padahal, sistem bekerja di KPK berbeda apabila dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lain. Di dalam UU nya, para pegawai bisa menyampaikan aspirasi apabila dinilai ada hal yang keliru dalam kinerja pemberantasan korupsi. 

Lebih lanjut, Fahri menilai organisasi di dalam tubuh KPK bernama Wadah Pegawai adalah kendaraan politik bagi bara penyidik di sana. Lagipula, konsepnya tidak dikenal pula di dalam birokrasi negara yang secara umum diatur di dalam ketentuan tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). 

"Apalagi mereka ini menolak disebut ASN, sehingga keberadaan WP KPK membahayakan, karena dapat mendorong pegawai KPK lainnya untuk melakukan politik praktis," tutur dia. 

Hal itu, kata Fahri, sudah terbukti, dengan seringnya WP menjadi motor dari beberapa aksi di gedung Merah Putih, termasuk penutupan logo dan plang KPK. Aksi tersebut di mata Fahri sudah masuk ke dalam tindakan kampanye yang sudah jauh menyimpang dari konsep presidensial. 

"WP di KPK sudah lama dianggap sebagai kendaraan politik penyidik untuk berhadapan dengan dengan komisioner dan pihak luar," kata dia lagi. 

Oleh sebab itu, Fahri pun tegas mengusulkan agar organisasi itu tidak perlu lagi ada di KPK. 

Sementara, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo mengaku tak ambil pusing dengan apa pun yang diucapkan oleh Fahri. Ia dan teman-temannya di KPK mengaku hanya ingin fokus kepada upaya pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan. 

Namun, ia membantah menyuarakan agar UU KPK tak direvisi semata-mata karena tuntutan tetap ingin dapat gaji. 

"Kami, selama ini di KPK bekerja bukan sekedar mengharapkan gaji tapi menyangkut pengabdian," kata Yudi melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Senin (9/9). 

Ia pun tetap berharap Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak akan mengeluarkan surat agar pembahasan RUU itu tetap dilanjutkan di DPR. Sebab, desakan terhadap Jokowi sudah semakin kuat dan meluas. 

"Dukungan agar Jokowi tak mengeluarkan surat datang dari tokoh-tokoh agama di Indonesia, negarawan, akademisi, mahasiswa, serikat buruh dan rakyat Indonesia," kata dia lagi. 

Lagipula, apabila KPK dilemahkan, kata Yudi, justru hal tersebut akan disambut baik oleh koruptor. Mereka akan tertawa dan dapat dengan leluasa berbuat korup.