Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior, Faisal Basri mengatakan, berdasarkan survei menurut kalangan dunia usaha pada 2017, masalah terbesar bukanlah ketenagakerjaan. Melainkan, korupsi.
Hal itu diungkapkan Faisal dalam acara Webinar IDN Times bertajuk Menjaga Indonesia, yang bertema 75 Tahun Merdeka, Kok Masih Rajin Korupsi.
"Nah, bukannya diteruskan dikencangkan, harusnya gitu kan yah, diintensifkan, diperkuat KPK, justru KPK sudah mau dikubur," kata Faisal, Jumat (14/8/2020).
Dalam paparannya berdasarkan data dari Transparency International, pada 1995, Indonesia berada di urutan paling bawah negara terkorup.
"Misalnya 84 negara, kita nomor 84. Kemudian kita terus membaik sampai akhirnya tahun 2019 atau 2018, sejak 2018 kita itu ada di 50 persen kelompok negara yang di atas. Artinya tingkat bagus, 50 persen terbaik. Nah ini pencapaian. Artinya KPK on the right track, sebelum Undang-Undang KPK yang baru loh," ujar Faisal.
Kemudian, jika dilihat dari control of corruption, Indonesia ada di zona negatif. Artinya, korupsi masih menjadi masalah yang akut di negeri ini.
"Tapi, minusnya itu kian hari kian turun. Dari -1,8 tahun 1998 terus sampai tinggal -0,25. Artinya, membaik on the right track. Insyaallah kalau track dilanjutkan itu lambat laun akan positif," ucapnya.
Dalam konteks ini, Faisal heran mengapa korupsi masih menjadi barang yang berbahaya di Indonesia. Pada 2018, Indonesia sempat menjadi negara terkorup di Asia Pasifik.
"Kita hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja dengan mendekati 10 (negara) ini. Kalau pakai (sumber) Transparency International, kita itu lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Jadi konsisten ini bahwa kita masih buruk," katanya.
Faisal mengatakan, ada persoalan lainnya yang dihadapi KPK. Dimana, KPK dipandang elite pemerintah sebagai penghambat investasi.
"Oleh karena itu, wajib dilemahkan. Jadi kita bicara konteksnya dulu nih wajib dilemahkan. Maka narasinya KPK sekarang seperti ibu (Lili Pintauli) Siregar katakan pencegahan, karena penguasa maunya begitu. Yang memilih mereka, yang melakukan rekrutmen juga kan negara, tidak diserahkan lagi kepada civil society. Ada sih, tapi yang pro pemerintah," jelasnya.
"Oleh karena itu, maka keluarlah omnibus law segala macam, segala sesuatu yang menghambat investasi harus dienyahkan," sambungnya.
Menurut Faisal, ada kekuatan oligarki yang memusuhi dan tidak ingin KPK sekuat seperti yang lalu. Dia mengatakan, ada beberapa akar masalah yang menyebabkan korupsi di Indonesia trennya jadi memburuk.
"Pertama institusi, jadi tidak hanya Undang-Undang KPK diperlemah, tapi juga segala Undang-Undang yang membuat para oligarki, para koruptor ini lebih leluasa untuk korupsi dengan memengaruhi Undang-Undang," ucapnya.
Kedua, batas pengusaha dan penguasa makin blur. Dia mencontohkan, harusnya anggota DPR tidak boleh menjadi komisaris atau pengusaha. Namun kenyataannya, anggota DPR tetap jadi pengusaha atau komisaris.
"Yang menjalankan roda pemerintahan dengan conflict of interest, jadi dia minta rekan kerjanya di pemerintah untuk dapat rejeki buat usahanya. Bukan rahasia umum lagi," kata Faisal.
Dari sejumlah akar masalah tersebut, KPK kata Faisal, harus lebih cermat lagi, khususnya mengatasi conflict of interest. Faisal menilai, publik masih mempercayakan KPK untuk mengentaskan korupsi. Faisal berharap, KPK tidak menyia-nyiakan harapan masyarakat.
"Korupsi yang ada harus diberantas, pencegahan itu nomor 2 menurut saya. Karena, korupsinya kasat mata kok. Saya bisa buktikan dengan mudah, kalau KPK mau bahwa hampir semua anggota DPR itu dapat jatah dari APBN dengan mudah bisa saya buktikan," ujarnya.
"Nah, tinggal mau gak. Buat saya, jabatan KPK bukan untuk dipertahankan, tapi untuk membuktikan pada publik kita komit pada pemberantasan korupsi," tuturnya lagi.