Jakarta, IDN Times - Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA-Indonesia) mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengusut kekayaan pejabat Dinas Perhubungan DKI, Massdes Arouffy.
Sekretariat Jenderal FAKTA Indonesia, Ary Subagyo Wibowo, mengatakan kasus flexing tersebut menujukan ketidakpedulian Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, gaya hedon juga melukai rasa keadilan warga Jakarta yang selama pejabatnya tidak mampu menunjukan kemampuan mengurai kemacetan yang semakin tambah parah di ibu kota.
"Pemeriksaan inspektorat tidaklah cukup untuk mengusut kekayaannya dan ketidakkepercayaan masyarakat karena pemeriksaan lebih bersifat internal," ujarnya dalam siaran tertulis, Selasa (4/4/2023).