Ferdy Sambo Tak Dihukum Mati, Mahfud MD: Semoga Tidak Ada Kongkalikong

09 Agu 2023, 19:13 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketik berada di Sleman, Yogyakarta. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan, pemerintah sudah tidak bisa lagi mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

"Di dalam sistem hukum kita, kalau hukum pidana hingga di tingkat kasasi, jaksa atau pemerintah tidak boleh (mengajukan) PK. Yang boleh mengajukan PK itu hanya terpidana, jaksa tidak boleh," ujar Mahfud di Sleman, Yogyakarta pada Rabu (9/8/2023).

Ia pun mengajak publik agar keputusan vonis bui seumur hidup terhadap Ferdy Sambo sebagai pelaku dalam kasus tersebut dapat ditegakan sesuai aturan. Ia berharap tidak ada kongkalikong dan permainan hukum lainnya.

"Moga-moga tidak ada kongkalikong permainan lagi, di-PK, lalu diturunkan lagi (vonisnya) sehingga direvisi, remisi-remisi, dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Meski begitu, Mahfud menilai seluruh pertimbangan yang diajukan oleh hakim agung sudah lengkap dan putusan kasasi sudah bersifat final. Sementara, kata dia, PK adalah upaya hukum luar biasa yang harus ada novum.

"Novum itu bukan peristiwa baru sesudah diadili. Oleh sebab itu, mari kita terima dan masyarakat supaya tenang," ujarnya lagi.

Apa respons keluarga Brigadir Yosua saat tahu Mahkamah Agung (MA) mendiskon vonis bagi Ferdy Sambo cs?

1. Mahfud tegaskan hukuman bui seumur hidup tidak akan mendapatkan remisi

ilustrasi borgol (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dengan vonis seumur hidup tidak berhak mendapatkan remisi atau masa pemotongan tahanan.

"Kan remisi itu bergantung kepada prosentase-prosentase. Prosentase-prosentase itu bergantung kepada angka. Jadi, yang tidak akan mendapat remisi itu hukuman mati dan seumur hidup. Hukuman seumur hidup kan bukan angka. Jadi, tidak bisa menggunakan prosentase. Oleh sebab itu, jangan lagi ada permainan untuk mengubah (dengan upaya yang dicari-cari) lalu menjadi angka," kata dia.

Sedangkan, bila vonis dari majelis hakim berupa angka atau bukan seumur hidup dan hukuman mati, kata dia, maka terpidana berhak diberi remisi. Di sisi lain, bila seorang terpidana menjalani pidana seumur hidup, maka ia harus berada di penjara hingga meninggal.

2. Celah meringankan bagi Ferdy Sambo hanya lewat pengampunan Presiden

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo (tengah) jelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Satu-satunya celah yang dapat dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo untuk mendapatkan keringanan hanya melalui pengampunan Presiden atau grasi.

"Tetapi, bila melalui grasi, orang harus diminta untuk mengakui kesalahannya. Bahwa betul saya salah dan sudah dihukum dengan benar, itu namanya grasi," kata Mahfud.

Sebaliknya, kata Mahfud, bila seorang terpidana tak mengakui perbuatan pidananya maka tak mungkin Presiden yang sedang berkuasa bakal memberikan grasi.

"Tidak salah kok minta grasi," tutur dia.

3. Ayah Brigadir Yosua terkejut mendengar keputusan hakim agung

Ayah Nofriansyah Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat yang diwawancara khusus oleh IDN Times pada Rabu, 3 Agustus 2022 di Dharmawangsa, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, Ayah Brigadir Yosua, Samuel Hutabarat mengaku terkejut ketika mendengar putusan dari MA yang menganulir vonis mati bagi pembunuh putranya. Ia semakin terkejut ketika diskon hukuman ternyata tidak hanya berlaku bagi Sambo, tetapi juga tiga terpidana lainnya.

"Saya sangat terkejut. Ibarat disambar petir di siang bolong karena sangat mengejutkan sekali bahwa ada keputusan keputusan Mahkamah Agung tentang kasasi Ferdy Sambo dan lainnya," ujar Samuel ketika berbicara di stasiun Kompas TV, Rabu.

Samuel mengaku tak tahu tentang proses kasasi yang berjalan di MA. Katanya, ia dan keluarga baru mengetahui putusan tersebut pada Selasa (8/8/2023) sore, itu pun setelah dihubungi awak media.

Tak seperti proses hukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, menurut Samuel, proses kasasi di MA tak berjalan transparan.

Saat Ferdy Sambo dan kawan-kawan diadili di PN Jaksel, Samuel mengaku, dirinya dan keluarga selalu mendapat informasi tentang jadwal persidangan beberapa hari sebelumnya. Begitupun dengan proses banding di PT DKI Jakarta.

Samuel dan keluarga pun merasa kecewa dengan putusan MA. Dia menilai, seharusnya, hukuman para pelaku pembunuhan Yosua tak dikurangi.

“Itulah yang membuat kami sangat kecewa,” kata dia.