Jakarta, IDN Times - Film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai Dandhy Laksono telah ditonton lebih dari 5,4 juta kali hingga Senin (12/2/2024) pagi.
Film yang rilis Minggu (11/2/2024) siang ini terus bertengger di layanan video online YouTube. Film ini menyoroti tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Angka ini adalah akumulasi dari beberapa akun YouTube yang menayangkan film ini.
Hingga hari ini pukul 07.30 WIB, film Dirty Vote sudah tembus 5,4 juta penonton di YouTube. Angka ini ditampung dari akun resmi Dirty Vote yang sudah mencapai 2.888.965 penonton.
Kemudian, akun YouTube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) 1.850.698 penonton, akun Refly Harun sebanyak 738.721 penonton. Sehingga total 5.478.384 kali film dokumenter ini disaksikan.
Film Dirty Vote dibintangi tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar (Universitas Gadjah Mada), Bivitri Susanti (Universitas Indonesia), dan Feri Amsari (Universitas Andalas).
Dalam film ini, mereka menerangkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu 2024, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Dalam pembukaan film, Zainal Arifin berharap, analisis yang dijabarkan tiga pakar bisa menjadi dasar 'penghukuman'.
“Tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman,” kata Zainal.
Sedangkan, Bivitri menjelaskan film ini menunjukkan adanya dugaan kecurangan yang luar biasa dalam proses Pemilu 2024.
“Banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujar Bivitri.
Dirty Vote adalah film keempat yang disutradarai Dandhy mengambil momentum pemilu. Pada 2014, Dandhy lewat rumah produksi WatchDoc meluncurkan film Ketujuh, yang menayangkan kehadiran Jokowi dielu-elukan sebagai sosok pembawa harapan baru.
Pada 2017, Dandhy juga menyutradarai Jakarta Unfair tak berapa lama menjelang Pilkada DKI Jakarta.
Dua tahun kemudian, Film Sexy Killers tembus 20 juta penonton pada masa tenang Pemilu 2019. Sexy Killers membongkar jaringan oligarki bercokol pada kedua pasangan calon yang berlaga saat itu, Joko Widodo-Maruf Amin versus Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengimbau masyarakat tak terprovokasi dan terhasut film dokumenter Dirty Vote. Film itu dinilai sebagai fitnah yang menyudutkan paslon nomor urut dua dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut, tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil,” kata Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Minggu (11/2/2024).
Lebih lanjut, TKN juga mengklaim masyarakat senang kepada Prabowo karena mau melanjutkan program yang dijalankan pemerintahan Jokowi saat ini.
“(Film Dirty Vote) berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat, yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan sekarang,” tutur dia.
Habiburokhman menegaskan narasi film tersebut tak didasari ilmiah. Dia pun menyinggung latar belakang pendidikan Feri yang belum meraih gelar dokter, hal itu membuat proses berpikir Feri tak filosofis.
“Saya meragukan ini doktor apa bukan ya? Memang bukan doktor kalau Feri Amsari ya? Coba dicek. Oh belum? Pantas juga, jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis, cara berpikirnya sangat patut dipertanyakan,” kata dia.
“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi sangat tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu,“ imbuh Habiburokhman.
Tak hanya TKN Prabowo-Gibran, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga angkat bicara, karena pasangan capres nomor tiga ini juga disinggung dalam film Dirty Vote.
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengapresiasi peluncuran film dokumenter Dirty Vote. Dia meminta agar tidak ada yang tersinggung dengan kandungan film tersebut.
“Banyak orang baperan (bawa perasaan) kalau dikritik. Sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantah saja dengan membuat film lain atau dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik. Jangan kemudian melaporkannya ke polisi, karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghambat kreativitas dan mematikan industri kreatif,” ujar Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Todung mengatakan, film Dirty Vote merupakan salah satu bagian yang baik dalam memberikan literasi politik kepada masyarakat. Namun, Todung juga tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang merasa tak setuju dengan film tersebut.
“Anda boleh tidak setuju dengan Dirty Vote, tetapi film ini membantu mengedukasi dan meningkatkan literasi politik di Indonesia. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan sebagai sebuah bangsa dan bernegara,” kata dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.