Film Only His Son Dilarang DPR, Sejuk: Itu Pelanggaran Hak Berekspresi

Dia menekankan, masyarakat punya hak untuk bebas berekspresi dan itu sudah diatur dalam konstitusi negara ini. Jika pemerintah juga melakukan pelarangan, maka sudah ada pelanggaran konstitusi negara.

“Apa yang disampaikan Ace Hasan Syadzily maupun negara atau pemerintah, kemudian melarang pemutaran film ini artinya melanggar konstitusi. Karena konstitusi kita kan sebenarnya menyatakan setiap orang, jadi kalau setiap orang bukan hanya warga negara. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, artinya apa yang muncul di film itukan seharusnya negara ini menjamin kebebasan tersebut juga, karena setiap orang itu berhak,” beber dia.

Pelarangan yang dilontarkan bisa jadi pelanggaran konstitusi yang serius, karena setiap orang punya keyakinan yang berbeda termasuk juga tafsir pada suatu hal. Jika ada pembatasan pada keyakinan sekelompok pihak, kata Thowik, maka itu membuat demokrasi semakin menurun dan memburuk.

“Entah agamanya Kristen atau Islam atau di luar kedua agama itukan punya hak ya, punya kebebasan kalau misalnya negara masuk artinya, karena ini (Film Only His Son) produk seni. Itu artinya membatasi kebebasan berekspresi. Kalau ini dikaitkan dengan keyakinan agama tertentu gitu harusnya negara juga gak boleh masuk,” kata dia.

Thowik mengatakan, negara tidak bisa masuk dalam forum internum, instrumen HAM menjelaskan jika forum internum adalah wilayah terdalam, keyakinan atau iman personal. 

“Keyakinan itukan forum internum dalam instrumen hak asasi manusia, jadi itu sudah sangat serius pelanggarannya karena berkaitan dengan keyakinan. Jadi kaitanya dengan forum internum, maka negara harus menghormati dan biarkan masyarakat berdiskusi secara damai,” ujar Thowik.