Jakarta, IDN Times - Filsuf Dr Karlina Supelli mengatakan berbicara etika demokrasi, tidak lapas dari baik dan buruk dalam politik untuk kebaikan bangsa. Ketika orang baik bisa menjadi tidak baik jika berada di negara buruk, karena mereka harus mengikuti aturan negara.
"Misalnya ketika rakyat mengkritik pemimpin, dia bisa dipenjara," ujar dia dalam Haul ke-14 Gus Dur, bertema Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur yang disiarkan di kanal YouTube NU Online, Selasa (16/12/2023).
Seperti dikatakan Gus Dur, kata Supelli, demokrasi di Indonesia sekarang ini belum sepenuhanya terwujud, tetapi harapan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, yang memenuhi cita-cita itu ada. "Tetapi cita-cita itu sekarang masih di ufuk, ujung," ujar dia.
Tak hanya itu, menurut Supelli, kedaulatan hukum sekarang ini juga dibajak. Padahal, hukum itu menjadi tolak ukur sebuah kebijakan adil atau tidak.
"Sekarang ini banyak orang terlena, beberapa tahun ini. Bahaya tanda-tanda demokrasi itu terancam itu sudah ada sejak 2019. Undang-Undang KPK untuk antikorupsi itu direvisi. Tidak independen lagi, mau meriksa orang yang korupsi tapi lembaganya tidak independen," kata dia.
Lebih dari 2.500 tahun orang belajar demokrasi. Di Indonesia, kata Supelli, juga belajar demokrasi. Dia ingin belajar demokrasi dari Gus Dur yang sederhan tetapi sangat mendasar, yakni upaya bersama untuk memperbaiki kehidupan.
"Apa yang diperbaiki? Kesejahteraan, kemakmuran rakyat, intinya kemaslahatan bersama. Jadi kalau pemerintah mau mengatur harga minyak, pemerintah meminta persetujuan siapa? Persetujuan rakyat, karena sebenarnya pemerinah di sana mendapat tugas dari rakyat. Kedaulatan rakyat," ujar dia.
Gus Dur, lanjut Supelli, juga mengingatkan agar jangan salah sangka pada politik. Seakan-akan politik itu perbuatan kotor dari elite politik yang berebut kekuasaan. Gus Dur ini melihat politik itu luhur, karena ada tema perjuangan di dalamnya.
"Politik, kata Gus Dur, adalah kerja panjang yang mulia, mengapa? Karena melibatkan norma pilihan yang berdampak pada rakyat bersama. Kan dikatakan politik itu pengambilan keputusan, keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah, memilih yang baik dan tidak," ujar dia.
Lantas apa tolak ukur memilih yang baik? Mengutip pemikiran Gus Dur, kata Supelli, tolak ukurnya adalah kepentingan dan kebutuhan rakyat. "Makanya, kata Gus Dur, pemimpin yang kehilangan arah untuk menentukan tolak ukur kepentingan atau kebutuhan rakyat, bukan lagi pemimpin, tetapi hanya penguasa."
"Karena tidak lagi memiliki moralitas politik, karena tidak melibatkan kepentingan rakyat, yang betul-betul prioritas utama. Jadi politik itu tidak kotor, perilaku sehari-hari itu yang kotor," sambungnya.
Lebih lanjut, Supelli mengatakan, bicara moralitas politik menurut pemikiran Gus Dur berjudul Menuju Indonesia Baru, bicara baik dan buruk untuk urusan yang berdampak pada publik. Maka, kata dia, bisa memunculkan pertentangan.
Supelli mencontohkan warga yang baik di negara yang buruk, itu belum tentu orang yang baik, karena orang yang baik secara moral dia harus patuh pada semua aturan hukum.
"Kenapa? Karena dia bisa masuk bui karena melawan pemerintah. Ini dilemanya di sini. Nah, Gus Dur sudah memperjuangkan ini di saat masa-masa sulit pada masa Orde Baru," kata dia.
Supelli menyebut politik butuh koalisi, namun butuh kompromi. Tetapi, kata dia, tidak berarti mengabaikan nilai-nilai penting untuk menentukan dan menjalankan demokrasi berjalan baik. Ada batasan dalam kompromi tersebut.
"Batasan-batasan kompromi yang bagi Gus Dur tidak bisa dilewati, jadi cukup di sini," ujar dia.
Dalam kesempatan ini, Supelli juga mengingatkan kepada generasi muda agar belajar sejarah, agar bisa membandingkan kondisi sekarang dan masa lalu. Tujuannya untuk belajar dari masa lalu demi kebaikan masa mendatang.
"Buat anak muda, pelajari sejarah supaya kita mengerti dan membandingkan situasi dulu dengan situasi sekarang ini. Baca sejarah, cari sumber, jangan pernah mengatakan saya belum lahir jadi tidak tahu," kata dia.
Sekarang ini, Supelli menyebut, ada anggota masyarakat sipil berjuang untuk demokrasi, tetapi sudah masuk lingkaran elite politik. "Ada lho yang percaya KPK taliban, padahal mau diganti orang-orang yang kritis," ujar dia.
"Saya mau mengatakan kita perlu orang yang jujur, terutama orang orang yang pinter, bahwa demokrasi sekarang ini hukum itu ditelikung, konstitusi dibajak, itu bukan semata-mata karena ulah elite politik, tapi karena masyarakat sipil lengah, kurang jeli pada gajala-gejala yang muncul sejak 2019 itu sudah kelihatan," kata dia.
Pertanyaan penting sekarang ini, kata Supelli, adalah bagaimana seluruh masyarakat dengan segala daya menjaga Pemilu 2024 dan seluruh prosesnya tidak semakin menggiring demokrasi menjauh dari budaya etika demokrasi yang diteladankan Gus Dur.
"Saatnya kontestan berani menunjukkan di publik saya ini punya watak nilai-nilai moralitas, karena itu yang jadi landasan etika demokrasi, jujur, nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur, atau mau duduk di kursi penguasa dengan segala cara," ujar dia.
"Mempelajari Gus Dur adalah meneladani nilai-nilai kemanusiaan, banyak sekali kekayaan yang perlu kita gali," imbuh Supelli.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.