Forest Watch Indonesia Bantah Klaim Jokowi soal Deforestasi Menurun

01 Nov 2021, 21:29 WIB

Ilustrasi hutan di Papua dibakar dengan sengaja untuk pembukaan kebun kelapa sawit (Dokumentasi Greenpeace)

Jakarta, IDN Times - Organisasi Forest Watch Indonesia (FWI) menepis pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang mengklaim telah menekan laju deforestasi, kebakaran hutan dan lahan. Deforestasi di Indonesia disebut justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare per tahun pada periode 2009-2013, menjadi 1,47 juta hektare per tahun pada periode 2013-2017.

"Walaupun ada klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir, angka itu menjadi tidak berarti karena adanya pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur," ujar Direktur Eksekutif FWI, Mufti Barri, dalam keterangan tertulis pada Minggu (31/10/2021).

Menurutnya, keberhasilan untuk menurunkan pembabatan hutan menjadi tidak relevan bila aksi tersebut tetap terjadi secara besar-besaran di beberapa lokasi. "Sementara di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, melainkan karena sumber daya hutannya yang sudah habis," tuturnya.

Klaim aksi pembabatan hutan telah menurun drastis di Indonesia disampaikan Jokowi ketika diwawancarai stasiun televisi BBC yang tayang di YouTube pada 29 Oktober 2021. Dalam wawancara tersebut, Jokowi mengklaim deforestasi di Indonesia sudah berhasil ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Indonesia juga merehabilitasi tiga juta hektare lahan hutan kritis selama 10 tahun, pada periode 2010-2020," kata Jokowi dalam wawancara itu.

Apa program upaya penanggulangan krisis iklim yang bakal ditawarkan Jokowi dalam pertemuan pemimpin dunia di forum COP26?

1. Malam ini Jokowi bakal menyampaikan pidato soal upaya yang dilakukan RI atasi krisis iklim

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika tiba di Glasgow, Inggris untuk menghadiri pertemuan pemimpin dunia COP26 dan berbicara upaya menanggulangi krisis iklim (www.instagram.com/@siti.nurbayabakar)

Jokowi dijadwalkan bakal menyampaikan pernyataan nasional di Konferensi Perubahan Iklim (UNCCC) di Glasgow, Sktolandia, pada Senin (1/11/2021) malam WIB. Jokowi disebut akan menyampaikan kerja besar Indonesia dalam upaya bersama dengan negara-negara di dunia menyelamatkan bumi.

Dikutip dari situs UNCCC, Jokowi ada di urutan keempat kepala negara yang memberikan national statement. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan Jokowi bakal menyampaikan national statement sekaligus pernyataan bersama negara-negara kepulauan dan pulau kecil yang tergabung di dalam Archipelagic and Island States (AIS) Forum.

“Ini adalah pertemuan terbesar tingkat dunia yang membahas langkah serius penyelamatan bumi dari dampak perubahan iklim. COP26 Glasgow adalah momentum untuk menunjukkan pada dunia komitmen Indonesia yang telah melakukan banyak kerja besar selama enam hingga tujuh tahun terakhir,” demikian cuit Siti Nurbaya dalam unggahannya di Twitter pada hari ini.

Delegasi Indonesia disebut akan melakukan dua jalur strategi, yaitu jalur negosiasi atau hard diplomacy dan jalur campaign atau soft diplomacy melalui Paviliun Indonesia.

Berbagai agenda lainnya juga telah disiapkan untuk menegaskan posisi penting Indonesia dalam agenda perubahan iklim dunia di antaranya melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut, peningkatan kapasitas hutan dalam penyerapan karbon, restorasi dan perbaikan tata air gambut, pengelolaan hutan lestari, optimasi lahan tidak produktif, hingga penegakan hukum.

2. Green Peace Indonesia tuntut proyek bahan bakar fosil termasuk batu bara dihentikan

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, di dalam keterangan tertulisnya, Green Peace Indonesia menuntut para pemimpin dunia yang bertemu di COP 26 agar memenuhi empat hal. Pertama, hentikan semua proyek bahan bakar fosil baru segera dan hentikan industrinya. Kedua, menetapkan rencana pengurangan emisi yang ambisius untuk mengurangi separuh emisi global pada tahun 2030.

Ketiga, aturan kuat yang mendorong kerja sama internasional yang adil terkait rencana untuk membuka pasar global dalam penyeimbangan karbon atau carbon offset adalah penipuan. Keempat, negara-negara maju harus berkomitmen memberikan dana finansial untuk negara-negara rentan yang terkena dampak iklim.

"COP26 adalah era di mana dunia akhirnya harus menyatakan berakhirnya masa penggunaan bahan bakar fosil. Itu berarti tidak ada sumur minyak baru, tidak ada pembangkit batu bara baru, tidak ada tambang batu bara baru, dan tidak ada proyek gas baru," demikian tulis Green Peace Indonesia dalam keterangan di situs resminya.

3. PM Inggris sebut Indonesia setuju mempercepat penghapusan penggunaan batu bara pada 2040

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, saat mengumumkan kebijakan lockdown nasional ketiga pada 5 Januari 2020. (Facebook.com/Boris Johnson)

Sementara, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dalam sidang parlemen menyebut Jokowi telah setuju untuk mempercepat penghapusan penggunaan batu bara pada 2040.

"Saya kemarin berbicara dengan Presiden Joko Widodo dan dia setuju untuk mempercepat penghapusan batu bara pada 2040," demikian kata PM Johnson seperti dikutip dari situs parlemen Inggris, Jumat (29/10/2021).

Ia pun menyebut tindakan Jokowi sebagai upaya yang luar biasa dalam memutus ketergantungan terhadap batu bara. Langkah ini dinilai lebih cepat dibandingkan Australia yang berkomitmen net zero atau mengurangi gas emisi pada 2050.