Formula E Digelar 2022, PSI: Berpotensi Rugi Hingga Puluhan Miliar

17 Feb 2021, 14:48 WIB

Facebook.com/AniesBaswedan

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai ada potensi kerugian negara puluhan miliar rupiah akibat keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang rencananya akan menggelar acara balap mobil listrik Formula E di tahun 2022 setelah ditunda pada 2020.

“Di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman bencana banjir di Jakarta, maka seharusnya Formula E dibatalkan, bukan malah ditunda. Ada 2 potensi masalah akibat keputusan ini, yaitu terkait dengan commitment fee yang telah terlanjur disetor sebesar Rp560 miliar atau 31 juta poundsterling,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dari Fraksi PSI dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

1. Nilai commitment fee bertambah 10 persen dari tahun ke tahun

Anggara Wicitra (belakang) dan Anthony Winza Probowo (depan) PSI (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Anggara menjelaskan bahwa pembayaran commitment fee sebesar 31 juta poundsterling terdiri dari 20 juta poundsterling atau setara dengan Rp360 miliar untuk penyelenggaraan 2020 dan pembayaran termin pertama untuk acara 2021 sebesar 11 juta poundsterling atau Rp200 miliar.

Nilai commitment fee bertambah 10 persen dari tahun ke tahun, sehingga untuk penyelenggaraan 2020, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar 20, 22, dan 24,2 juta poundsterling. Hal inilah yang disoroti PSI.

“Nilai commitment fee untuk Formula E tahun 2022 itu 20 juta atau 24,2 juta poundsterling? Selisihnya 4,2 juta poundsterling atau sekitar Rp80 miliar," ujarnya.

Dia berharap agar jangan sampai angka commitment fee yang diputuskan lebih besar tanpa ada dasar yang jelas, karena Pemprov DKI sudah terlanjur menyetorkan uang 31 juta poundsterling.

"Kalau itu yang terjadi, maka Pemprov DKI jelas dirugikan,” ucap Anggara.

2. Nasib sisa uang commitment fee jika masa jabatan Anies berakhir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. (Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta)

Dia menjelaskan jika Formula E tetap digelar tahun 2022, potensi masalah berikutnya adalah tidak jelasnya nasib sisa uang commitment fee setelah berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan pada 2022.

Sementara, kontrak penyelenggaraan Formula E hanya berlaku hingga 2024.

3. Khawatir jika pengganti Anies enggan lanjutkan Formula E

IDN Times/Uni Lubis

Anggara mengatakan bahwa menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Pilkada serentak akan dilakukan pada 2024. Posisi Gubernur DKI Jakarta periode 2022 hingga 2024 Jakarta akan diisi oleh Pelaksana tugas (Plt.) yang ditunjuk pemerintah pusat.

“Seandainya Plt. Gubernur tidak mau melanjutkan Formula E tahun 2023 dan 2024, apakah sisa uang commitment fee bisa dikembalikan? Jika tidak bisa dikembalikan, maka negara rugi ratusan miliar rupiah. Sebaiknya Formula E ini dibatalkan saja lalu tarik uangnya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

4. Jakpro tegaskan commitment fee Formula E tidak akan hilang akibat penundaan

Instagram/@aniesbaswedan

Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta selaku pelaksana Formula E, memutuskan untuk menunda balap mobil ramah lingkungan tersebut. Manager Komunikasi PT Jakpro, Melisa Sjach menjelaskan, pihaknya menunda kegiatan ini setelah mendapatkan arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Langkah ini merupakan inisiatif sekaligus respons terhadap masukan para pemangku kepentingan guna memastikan keselamatan bersama sebagai prioritas," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Melisa mengatakan, Formula E Operations (FEO) yang merupakan promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship, setuju keputusan Jakarta menunda balapan Formula E ini.

Selanjutnya, Jakpro, Pemprov DKI Jakarta, bersama Dinas Pemuda dan Olahraga terus memantau situasi dan bekerja sama dengan FEO untuk melihat penjadwalan ulang.

Dia juga mengatakan bahwa commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar tidak akan hilang akibat penundaan ini, karena penundaan pelaksanaan disebabkan pandemik COVID-19 yang termasuk dalam force majeure atau kejadian luar biasa.