Forum Doktor Indonesia Sebut PTS ‘Kembang-Kempis’ Bersaing dengan PTN

Taufiq mengaku PTS saat ini sangat kesulitan menjaring mahasiswa baru bergabung. Padahal, kata Tauqif, pendanaan PTS bersumber dari mahasiswa baru.

“PTS sangat susah menjaring maba karena kebijakan pemerintah,” kata Taufiq.

Dia menjelaskan pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menetapkan batas kuota mahasiswa baru dalam seleksi ujian mandiri yang dikelola oleh PTN. Namun kondisi di lapangan, masih ada sejumlah perguruan tinggi yang membuka ujian seleksi mandiri lebih dari kuota yang ditetapkan Kemendikbudristek.

“Ujian seleksi mandiri sudah dibatasi Kemendikbud tapi dalam pelaksanaannya kurang pengawasab. Selain kasus korupsi ada juga disparitas dan kesenjangan,” kata dia.

Selain itu, PTS juga ‘kembang-kempis’ terhimpit dana pendidikan. Taufiq menjelaskan PTS dituntut harus bisa menyediakan kuliah murah agar bisa bersaing dengan PTN menjaring maba.

Sementara pengembangan kampus untuk mendukung aktivitas perkuliahan membutuhkan biaya yang tak sedikit.

“Sekarang persoalan serius adalah di PT Swasta penerimaan mahasiswa ygang sangat sulit lantas kalau kita terapkan dengan biaya mahal maka mahasiswa gak ada. Tapi kalau biaya murah kita akan kembang kempis. Sementara kita harus bersaing dengan PTN,” ujar Taufiq.

Selain itu, menurutnya banyak mahasiswa baru di PTS yang akhirnya tidak melanjutkan kuliah karena terkendala biaya. Hal itu terjadi selama masa pandemi COVID-19, saat sejumlah perusahaan menerapkan efisiensi pegawai dan pemotongan gaji.

Kondisi itu disebut sangat berdampak pada PTS karena banyak orang tua atau wali mahasiswa yang akhirnya terkena PHK dan kesulitan mengurus biaya kuliah.

“Sulitnya masalah menjaring maba, ada juga yang banyak keluar karena mereka ortunya kena PHK, kena pandemi orang tuanya juga dipotong gaji,” ucap Taufiq.

Taufiq melanjutkan permasalahan PTS hari ini juga dikarenakan banyaknya kampus swasta baru yang bermunculan di sejumlah daerah, terutama kota besar.

Dia mengaku PTS baru ini dikelola oleh elite politik yang menyasar masyarakat kelompok kecil dan menengah.

Terkadang kampus yang dikelola perseorangan ini membuat satu PTS dengan biaya murah untuk menjaring masyarakat kelompok miskin untuk berkulaih. Mereka juga membuat PTS dengan biaya mahal untuk menjaring kelompok masyarakat menengah ke atas.

“Banyak PTS yang didirikan para kapital yang memliki modal besar. Misalkan di Pancoran (Jakarta), para oligarki yang saat ini masuk ke politik mereka juga masuk ke pendidikan. Banyak sekali perguruan tinggi yang dibuat,” kata Taufiq.

“Kalau regulasi ini tidak dibatasi pemerintah dan DPR sebagai penjaga gawang untuk membuat UU, budgeting, dan pengawasan, maka tinggal tunggu kehancuran. Dunia pendidikan akan acak-acakan dan dunia pendidikan akan dimiliki orang berduit saja,” pungkas Taufiq.