Fraksi Golkar: Pemerintah Belum Sepakat soal RUU Minuman Beralkohol

Oleh karena itu, Azis menyarankan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini dibicarakan dulu dengan pemerintah. Mengingat, saat ini pemerintah sedang menggalakkan sektor pariwisata yang tak lepas dari minuman beralkohol.

“Oleh karena itu menurut hemat saya, RUU ini tidak sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk menggalakkan sektor pariwisata,” ujarnya.

Alasan lain yang bisa menjegal RUU Larangan Minuman Beralkohol adalah nasib kehidupan UMKM yang bergerak di bidang minuman beralkohol.

“Kita baru saja menyelesaikan RUU Ciptaker, salah satunya menggalakkan sektor UMKM, bahwa ternyata memang industri minuman ini banyak dikuasai oleh industri dari UMKM. Oleh karena itu, RUU ini tidak sejalan dengan UU Ciptaker,” ujarnya.

“Oleh karena itu, kami Fraksi Golkar belum bersepakat untuk melanjutkan RUU ini sesuai ketentuan selanjutnya,” kata Azis.

Sementata itu, anggota Baleg Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, Indonesia saat ini perlu UU yang mengatur spesifik tentang minum-minuman beralkohol. Pengusul RUU ini kata Nasir, menilai minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan dan mengganggu keamanan di masyarakat.

“Itu makanya ada ‘Mirasantika’ lagunya Rhoma Irama. Karena itu, kami melihat Minol ini juga mengancam kehidupan masa depan generasi masa datang. Pada level nasional belum ada UU yang secara khusus mengatur Minol,” kata Nasir.

Sebelumnya, anggota Komisi X Fraksi PPP DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menjelaskan, RUU ini diusulkan oleh PKS, PPP, dan Gerindra dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Juga untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. 

“Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari para peminum,” papar Illiza dikutip dari ANTARA, Rabu (11/10/2029).

Illiza memaparkan empat perspektif yang melandasi urgensi pembahasan RUU yang masuk dalam daftar 37 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 tersebut, dalam materi yang disampaikan pada RDP Baleg DPR.

Perspektif pertama, yaitu perspektif filosofis. Bahwa larangan minuman beralkohol diperlukan untuk mewujudkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kedua, dalam perspektif sosial. Banyaknya orang yang meninggal karena minuman beralkohol, timbulnya kejahatan dan kekerasan di masyarakat, membuat RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan kestabilan sosial.

Ketiga, dari perspektif yuridis formal, khususnya hukum pidana. Menurut Illiza, RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sangat urgen karena ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak memadai sehingga perlu dibentuk UU baru.

Perspektif keempat atau terakhir, dilihat dari aspek pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan tujuan negara, tujuan hukum, dan tujuan hukum pidana.