Fraksi PDIP: Formula E hanya Proyek Gengsi Anies Baswedan

28 Mar 2022, 06:00 WIB

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jakarta, IDN Times -Perhelatan Formula E yang akan berlangsung pada Juni 2022 mendatang dinilai hanya proyek gengsi milik Gubernur DKI Anies Baswedan. Proyek itu disebut bermasalah sejak awal dan dipaksakan dengan dana terbatas.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai bahwa Formula E hanya sebuah proyek gengsi untuk Anies Baswedan agar tidak kalah dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang mengadakan MotoGP Mandalika.

“Ini ada sesuatu gengsi yang dipertaruhkan, seperti you do in Mandalika dan we do in Jakarta. Ini proyek yang dipaksakan tanpa perencanaan yang matang,” kata Gilbert dalam diskusi bersama Total Politik di Jakarta, Minggu (27/3/2022).

1. Pembangunan sirkuit Formula E kurang perencanaan

Foto udara suasana pembangunan Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (6/3/2022). Progres pembangunan JIEC hingga saat ini telah mencapai 52 persen (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Gilbert menjelaskan, menurutnya proyek Formula E di Jakarta tidak direncanakan dengan baik. Proyek yang digagas oleh Anies ini disebut-sebut tidak bisa bertahan lama karena kondisi lahan sirkuit yang kurang kokoh.

Pasalnya sirkuit Formula E yang dibangun di kawasan Ancol, berada di lokasi berlumpur dengan susunan fondasi jalan yang kurang kokoh. Ajang balap mobil listrik dinilai hanya akan berlangsung satu kali dan tidak berkelanjutan.

“Kami belum melihat ini direncanakan dengan baik. Makin ke sini makin aneh. Kalau kami katakan ini persiapannya sangat minim,” tuturnya.

2. Sirkuit Formula E dibangun di tanah rawa

Ilustrasi - Pekerja beraktivitas saat pembangunan Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (6/3/2022). Progres pembangunan JIEC hingga saat ini telah mencapai 52 persen (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Menurut anggota fraksi PDI Perjuangan ini, ajang balap Formula E tidak bisa disandingkan dengan pagelaran MotoGP Mandalika. Pasalnya ada perbedaan antara dua ajang balap bergengsi itu.

MotoGP Mandalika dinilai memiliki persiapan matang hingga sukses dihelat pada 20 Maret lalu. Sementara ada banyak permasalahan dalam pembangunan sirkuit Formula E.

Masalah pertama, kata Gilbert yaitu terkait dengan letak sirkuit yang berada di tanah rawa. Lokasi itu dinilai tidak bisa menjadi sirkuit permanen untuk Formula E di tahun-tahun mendatang. Selain itu, fondasi untuk sirkuit juga disebut tidak kokoh karena hanya menggunakan cerucuk kayu, bukan pakubumi.

“Ini kan akan terjadi fluktuasi kalau hujan turun. Mereka laju 200-300km/jam. Kalau itu tanah turun malah terlempar. Kalau cerucuk ini nanti busuk harusnya tahun depan dibangun lagi,” kata dia.

Selain itu, ada masalah pendanaan dalam pembangunan Formula E. Gilbert mengatakan pendanaan untuk sirkuit Formula E justru membengkak karena kondisi tanah yang tidak mendukung dijadikan area balap.

Sebagai informasi, Pemprov DKI telah membayarkan commitment fee senilai Rp560 miliar ke penyelenggara Formula E. Penggunaan APBD untuk Formula E itu merupakan pelaksanaan atas Instruksi Gubernur Anies Baswedan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Sementara PT Jakpro menganggarkan Rp150 miliar untuk pembangunan sirkuit. Sebesar Rp50 miliar di antaranya merupakan dana untuk pembangunan aspal. Namun dana pembangunan aspal itu kembali membengkak menjadi Rp60 miliar, karena kondisi tanah rawa yang kurang kuat.

Terbaru diketahui PT Jakpro meminta anggaran tambahan Rp10 miliar untuk pembangunan sirkuit Formula E.

3. Tak bisa membandingkan Formula E dan MotoGP Mandalika

Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam peresmian MRT Jakarta, dokumentasi 2019 (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menyebut tidak layak membandingkan Formula E milik Gubernur Anies dan MotoGP Mandalika milik Presiden Jokowi. Pasalnya Formula E merupakan proyek gubernur, sementara MotoGP dinilai proyek mercusuar milik pemerintah yang melibatkan lintas kementerian-lembaga.

“Kalau Mandalika, itu politik mercusuar. Negara full power ke sana semua. Tapi kalau Formula E lain, jangan dibandingin karena enggak apple to apple,” tuturnya.