Fraksi PDIP Kekeh Tolak Formula E karena Rakyat DKI Sedang Menderita

Menurut Manuara, Formula E tidak menyangkut hidup dan dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Ia menilai sifat penyelenggaraan Formula E bukan pemenuhan dasar warga Jakarta.

"Jadi kami lihat peletakan isu jadi isu prioritas tidak tepat secara undang-undang. Perlu kita tanya apa dasarnya pembuat kebijakan menjadikan ini isu prioritas," ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Anggara Wicitra mengatakan ada sejumlah hal yang membuat pihaknya tak setuju Formula E dan mengajukan hak interpelasi. Pemicunya adalah biaya komitmen senilai Rp360 miliar yang harus dibayarkan selama lima tahun ke depan yang semua bersumber dari APDB DKI Jakarta.

Anggara mengatakan PSI sudah konsisten mempertanyakan kepada Anies mengenai balap wacana Formula E sejak 2019, tapi tak ditanggapi. Oleh karena itu, ditambah adanya potensi kerugian, PSI mengajukan hak jawab kepada Anies.

"Kita berikan panggung seluas-luasnya kepada pak gubernur untuk jelaskan permaslaahan ini karena ini menyangkut uang APBD, uang rakyat. Jadi misalnya Formula E pembiayaannya digunakan swasta kami rasa tidak masalah, tapi ini menyangkut APBD terlebih lagi di pandemi, di mana kondisi ekonomi rumit dan beri dampak sosial ekonomi kepada warga," kata Anggara dalam webinar yang sama.

"Saya rasa dengan kita gunakan hak interpelasi harusnya kita bisa mendapatkan jawaban dan pak gubernur bisa berikan keterangan selengkap-lengkapnya," imbuhnya.

Berbeda dengan PSI dan PDI Perjuangan, anggota Fraksi PAN di DPRD DKI Farazandy Fidinansyah menilai gelaran Formula E di tengah pandemik COVID-19 bisa berdampak positif. Ia meyakini ajang balap ini mampu mendongkrak perekonomian Ibu Kota.

"Di tahun 98 Indonesia ada krisis moneter, kita masih punya tulang punggung UMKM. Di masa pandemik ini multidimensi dampaknya dan kita butuh sebuah gebrakan kegiatan yang bisa cukup mengebrak untuk bangkitkan roda ekonomi. Bisa dari sisi exposure internasional maupun pergerakan eknomi mikro," ujar Farazandy.

"Perlu teknis dibahas pemerintah DKI gimana roda ekonomi UMKM mikro bisa digerakkan dengan kesempatan ajang Formula E. Menurut saya ini perdebatan cukup berimbang. Satu dari sisi administrasi, kedua sisi potensi. Menurut saya opportunity ini perlu kita gali bersama dan kita yakini punya optimisme bahwa yang dilakukan ini bisa beri dampak lebih besar lagi," ujarnya.

Anggota Fraksi NasDem di DPRD DKI Jupiter menilai hal ini merupakan persoalan persepsi. Anggota Komisi C DPRD DKI itu berpendapat seharusnya semua pihak bertindak objektif.

"Mestinya kita bicara objektif. Hak interpelasi sebenarnya harus dilihat dalam hubungan gubernur dan DPRD karena dalam pemerintahan Pemprov tidak hanya di situ ada eksekutif legislatif sebagai unsur penyelenggaraan Pemda. Melihat dalam konteks itu maka posisi gubernur dan DPRD adalah dua sisi mata uang. Jika satu sisinya dianggap rusak, maka dianggap palsu dan tidak laku," kata Jupiter.

"Jadi menurut saya hak intepelasi adalah hak konstitusi oleh seluruh anggota DPRD. Karena itu ada yang berhak usulkan ada juga yang berhak untuk menolak. Jadi hal ini menurut saya biasa-biasa saja," ujarnya.