Frasa 'Tanpa Persetujuan' Permendikbud PPKS Digugat, Kenapa?

Gugatan Permendikbud PPKS diajukan guna membatalkan frasa 'tanpa persetujuan' yang ada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h ,i, l, dan m.

Penggugat beralasan bahwa frasa 'tanpa persetujuan' secara implisit membuat ruang legalisasi tindak asusila.

"Penafsiran liar tersebut sesungguhnya bukan hal yang baru, dalam pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), kelompok penolak juga menggunakan argumentasi yang sama," tambah KOMPAKS.

Penolakan ini didasarkan pada ketidakpahaman dan ketidakpekaan seseorang untuk mengenali mana perbuatan yang memuat unsur kekerasan seksual dan mana yang tidak.

KOMPAKS menjelaskan bahwa frasa "tanpa persetujuan" adalah materi inti dari rumusan definisi kekerasan seksual yang punya tujuan. Pertama untuk membedakan apa saja unsur-unsur tanpa persetujuan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan, paksaan, dan manipulasi.

Kemudian, frasa ini berguna memahami siapa pelaku dan korban dalam suatu peristiwa kekerasan seksual, serta menegaskan adanya relasi kuasa dalam suatu peristiwa kekerasan seksual yang dapat menempatkan seseorang dalam posisi dominan, dan mengakibatkan seseorang lainnya kehilangan kemampuan atau mengalami ketidakberdayaan untuk menolak.

"Pencabutan frasa 'tanpa persetujuan' akan mengaburkan aturan terkait kekerasan seksual serta membahayakan posisi korban kekerasan seksual. Dalam skenario yang diajukan penggugat, korban kekerasan seksual justru berisiko dituduh sebagai 'pelaku', jika pelaku kekerasan seksual membantah dan menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dilakukan secara konsensual, dan hal ini justru akan menambah lapisan kerentanan dan trauma korban," ujar KOMPAKS.

Penafsiran a contrario terhadap frasa tanpa persetujuan dirasa tak dapat dimaknai dengan upaya legalisasi perbuatan lain di luar kekerasan seksual.

KOMPAKS mengungkapkan, minimnya kerangka hukum terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menambah deretan panjang korban kekerasan seksual di perguruan tinggi setiap tahunnya.

Oleh karena itu, KOMPAKS mendorong agar pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud mempercepat pelaksanaan Permendikbud PPKS dan membentuk satgas-satgas kekerasan seksual di seluruh perguruan tinggi.

Kemudian, MA perlu berpihak pada korban yang berlandaskan pada pengalaman dan kebutuhan korban sebagai pertimbangan utama dalam memutus gugatan terhadap Permendikbud PPKS. Masyarakat diminta mendukung setiap upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

"KOMPAKS dengan tegas mengecam gugatan judicial review terhadap Permendikbud PPKS dan kami percaya bahwa peraturan ini dibuat dengan semangat keberpihakan dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi," demikian keterangan KOMPAKS. 

"Alih-alih digugat, peraturan ini semestinya direproduksi oleh Kementerian-kementerian lain, demi menciptakan lingkungan yang aman di semua sektor," sambungnya.