Depok, IDN Times - Kota Depok disebut-sebut sebagai kota kurang layak huni. Banyak faktor yang melatarbelakangi masalah itu, di antaranya fasilitas umum yang buat kita heran, bahkan gagal paham jika melihatnya.
IDN Times mencoba menelusuri fasilitas umum di beberapa jalan Kota Depok pada Rabu (11/4) lalu. Hasilnya, banyak fasilitas umum yang terlihat semrawut.
Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki berpendapat trotoar di Kota Depok tidak manusiawi. Menurutnya, banyak utilitas seperti pot tanaman dan tiang di tengah trotoar hingga mengganggu hak fasilitas pejalan kaki.
"Terlebih pot dan tiang kerap menutupi guiding block atau pemandu jalan bagi tunanetra.
Fungsinya jadi hilang, bukanya untuk memandu malah jadi maut,” kata Alfred kepada IDN Times.
Gorong-gorong yang menganga di tengah trotoar pun menghiasi fasilitas umum Kota Depok. Penampakan ini dikeluhkan Muslim, pejalan kaki yang biasa menggunakan trotoar di Kota Depok.
“Edan lah trotoarnya, bikin pusing pejalan kaki, harus lompat kayaknya nih, kayak Benteng Takeshi,” ucap Muslim saat ditemui di Jalan Margonda.
Menurut Muslim seharusnya Pemerintah Kota Depok dapat duduk bareng dengan para pemangku kepentingan, "Seperti instansi pemilik tiang atau Dinas Tata Kota,” dia melanjutkan.
Banyaknya sepeda motor yang parkir di depan halte Balai Kota mengakibatkan sering terjadi kemacetan di jalan tersebut.
Motor-motor yang terparkir di bahu jalan itu sebagian besar adalah tamu yang akan ke Polresta Depok. Penelusuran IDN Times, ternyata ada Pakogah yang menjaganya.
Tak hanya di Jalan Margonda, di Jalan Juanda juga terdapat bangunan apartemen yang masih dalam tahap pembangunan. Alat berat dan kendaraan pembawa bahan bangunan pun keluar masuk Jalan Juanda hingga menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan.
Selain itu, kendaraan berat yang keluar masuk area pembangunan ke Jalan Juanda sering meninggalkan bekas tanah di badan jalan. Akibatnya, berpotensi terjadi kecelakaan saat turun hujan akibat jalan licin karena tanah.
Belum lagi, trotoar jalan yang hilang akibat pembangunan gedung bertingkat itu. Sehingga pejalan kaki terganggu.
Banyak titik kemacetan akibat banyaknya ojek online dan angkot yang menunggu penumpang di Kota Depok. Seperti di Jalan Margonda menuju Stasiun Pondok China, depan Mall Margo City. Jalan ini selalu terjadi kemacetan hampir setiap jam kerja.
Sempitnya jalan dan rendahnya kesadaran sopir angkot serta diver ojek online mematuhi aturan lalu lintas, menyebabkan kemacetan. Ditambah lagi tidak semua zebra cross dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO).
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia baru-baru ini meluncurkan indeks kota layak huni di Indonesia. Ada tujuh kota di Indonesia yang dinilai sebagai kota yang layak huni. Kemudian ada juga 10 kota yang tidak layak huni, termasuk Depok yang berada di urutan kedua.
Indeks tersebut disusun berdasarkan hasil survei yang digelar di 26 kota dan 19 provinsi. Masing-masing kota diwakili oleh 100 hingga 200 warga yang menetap di kota tersebut.
Namun, Wali Kota Depok Mohammad Idris mempersoalkan metodologi survei yang bertajuk Indonesia Most Livable City Index 2017 itu. Dia menyebut dalam survei ini hanya ada 100 hingga 200 orang yang menjadi sampel.
“Itu tidak representatif mengingat Kota Depok dihuni oleh 2 jutaan penduduk,” katanya usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Depok, pada Kamis 8 Februari 2018.
Menurut Idris, lima konten yang menjadi tolok ukur, di antaranya aspek pendidikan dan kesehatan dinilai tidak akurat. “Tapi soal itu saya sudah serahkan kepada para akademisi, saya hanya jalankan tugas saya sebagai pelayan publik,” ujar Idris.