Gaji Hakim Sudah Tinggi, Tapi Kok Masih Terima Suap?

Merry Purba menjadi hakim kedua yang ditangkap oleh lembaga antirasuah pada tahun ini selain hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Widya Wahyu Nurfitri yang menerima uang suap senilai Rp 30 juta. Dalam persidangan yang digelar pada Selasa kemarin, majelis hakim menyatakan Widya terbukti bersalah telah berbuat korupsi dan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun. Widya masih beruntung, karena vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta agar hakim membuinya 8 tahun. 

Lalu, apa yang terjadi kepada Merry? Menilik dari laporan harta kekayaan yang pernah ia sampaikan ke KPK, Merry diketahui memiliki harta sebesar Rp 739,1 juta. 

Posisinya sebagai hakim ad hoc di pengadilan tindak pidana korupsi pun juga mendapatkan nominal tunjangan yang tidak sedikit. Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2013 yang diteken SBY pada 10 Januari 2013, hakim ad hoc mendapatkan tunjangan Rp 20,5 juta - Rp 40,5 juta. Itu belum ditambah dengan gaji ya. 

Jadi, kalau dari segi gaji sudah cukup, mengapa hakim tetap menerima uang suap? Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial, Sunarto hal itu karena karakter individu yang bersangkutan yang tidak memiliki integritas. 

"Yang bermasalah kan di integritas. Ada masalah juga di kultur. Istilahnya kalau dalam spritual itu mereka sulit berubah kalau tidak mendapat hidayah Tuhan," ujar Sunarto. 

Terhadap hakim semacam ini, maka MA akan mengambil tindakan tegas, lantaran keberadaan mereka sudah dianggap seperti parasit. 

Menurut Sunarto, Mahkamah Agung tidak hanya melakukan sosialisasi terhadap para hakim yang ada di pengadilan. Tetapi, mereka juga melakukan kontrol. Caranya? Mereka menggandeng pihak ketiga untuk melakukan uji integritas pelayanan publik pengadilan. 

"Ada SK (surat keputusan) nomor 3 tahun 2018 (mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik), ada pula mystery shopper yang turun ke daerah dan menggandeng pihak ketiga. Bahkan, kami juga membuka partisipasi publik," ujar Sunarto. 

Menurut mereka, saking ketatnya, MA bahkan sudah menunjuk batang hidung individu bersangkutan dan mewanti-wanti agar tidak berbuat yang menyimpang. MA turut menggandeng Ombudsman, KPK dan PPATK. 

"Tetapi, malah sering kali kami ini dianggap menggretak atau menakut-nakuti. Ada pula yang curhat di media sosial dan menganggap kami sudah mengintervensi sebelum perkaranya diputus," tutur dia. 

Sementara, kepala pengadilan tinggi, sudah melakukan pembinaan bolak-balik ke pengadilan yang ada di bawahnya. Dalam contoh PN Medan, Ketua Pengadilan Tinggi sudah lima kali berkunjung ke sana yakni pada tanggal 16 Juli, 3, 8, 23 dan 27 Agustus. Tapi, toh tidak ada perubahan. Sunarto pun mengakui mereka tidak mungkin mengawasi kelakuan setiap hakim 7X24 jam.

"Akhirnya kami mengambil tindakan tegas dan tidak akan menoleransi setiap pelanggaran," katanya lagi. 

Dalam kasus hakim ad hoc Merry Purba, MA akhirnya memberhentikan dia sementara. Namun, ia tetap menerima gaji pokok hingga status hukumnya berkekuatan in kracht. 

"Untuk tunjangan tidak dibayarkan," kata Sunarto. 

Sementara, untuk tiga hakim lainnya yang sempat diamankan juga oleh KPK, MA belum berani memberhentikan. Mereka masih menanti informasi dari KPK dan kolega mereka di PN Medan. 

Sementara, hakim Merry Purba resmi ditahan oleh KPK selama 20 hari di rutan KPK K-4. Usai diperiksa dan mengenakan rompi oranye, Merry membantah menerima uang suap. Ia bahkan mengaku tidak tahu menahu kalau ada uang suap yang ditujukan ke dia.

"Saya gak tahu, maka saya bingung (kenapa ditangkap). Sampai sekarang saya masih bingung," ujar Merry yang ditemui semalam. 

Ia pun membantah mengenal terdakwa Tamin Sukardi. Menurut Merry, ia mengenal Tamin saat berperkara saja. 

"Saya gak pernah berkomunikasi dan gak pernah ketemu," kata dia lagi. 

Well, kita lihat saja ke mana arah kasus ini bergulir.