Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan pernyatannya yang menolak kedatangan tim nasional sepak bola Israel ke Indonesia di ajang Piala Dunia U-20, tidak hanya sekadar untuk menunjukkan loyalitas ke PDI Perjuangan. Melainkan juga sikap resmi PDIP terhadap sikap Israel yang masih menjajah Palestina, karena hal itu juga tertuang dalam konstitusi Indonesia.
Ganjar mengaku tak ada motif lain mengapa perlu menunjukkan loyalitas itu ke PDIP. Apalagi, kata dia, agar PDIP akhirnya memberikan tiket emas pencapresan ke dirinya untuk Pemilu 2024.
"Setidaknya iya (ini bagian dari pembuktian loyalitas ke PDIP). Tidak hanya loyalitas ke partai, tapi sikap PDIP yang jelas terhadap konstitusi nasional. Saya menjadi bagian dari PDI Perjuangan, jadi saya harus bicara," ungkap Ganjar ketika berbicara di program Mata Najwa dan tayang di YouTube Najwa Shihab, Selasa (4/4/2023).
Ganjar kini menjadi salah satu pihak yang disalahkan banyak orang di Tanah Air. Ia dituding jadi salah satu penyebab FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Padahal, Pemkot Solo ikut meneken host city agreement dengan FIFA, sedangkan Solo menjadi area yang berada di bawah pengawasan Ganjar.
Menurut politisi PDIP itu, seandainya ia mendiamkan begitu saja kehadiran timnas Israel sementara ada peluang Israel menjadi pemenang dan mengibarkan benderanya di Tanah Air, maka ia berpotensi melanggar aturan. Aturan yang dirujuk Ganjar yakni Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemda dalam Bab X hal khusus poin B nomor 150. Dokumen tersebut diteken Menlu Retno Marsudi.
Dua poin di antaranya berbunyi "tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi." Lalu, poin selanjutnya yaitu "tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia."
"Kan saya ini pemerintah daerah, itu aturannya jelas kok di bab X itu. By law, kita ikuti aturan, by konstitusi kita ikut serta dan kita tidak lupa pada sejarahnya. Sejak zaman Bung Karno hingga Pak Jokowi kita konsisten," kata Ganjar.
Di sisi lain, Ganjar menyebut, pemerintah kecolongan ketika menerima kedatangan delegasi Parlemen Israel (Knesset) yang hadir di acara Inter Parliamentary Union (IPU) Bali pada 2022. Menurut dia, seharusnya tidak ada pengecualian bagi anggota Knesset dapat menjejakan kakinya di Indonesia.
"Apakah itu kecolongan? Kalau buat saya kecolongan. Emangnya kita boleh meng-iyakan pada hal yang seperti itu?" tanya Ganjar.
Lalu, bagaimana sikap PDIP terkait keikutsertaan atlet Israel di acara World Beach Games di Bali pada Agustus 2023? Apakah kehadiran mereka juga bakal ditolak?