Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Calon Presiden, Ganjar Pranowo usai diundang Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin (30/10/2023). (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Calon Presiden, Ganjar Pranowo usai diundang Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin (30/10/2023). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengatakan, Indonesia mempunyai potensi menjadi lumbung pangan dunia. Ganjar menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.

"Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia, di ASEAN saya kira Vietnam, ada lagi Thailand, India di sekitar kita, Tiongkok punya kemampuan untuk memproduksi itu dan saya kira termasuk Inodnesia," ujar Ganjar, Selasa (7/11/2023).

1. Indonesia baru bisa memproduksi beras 6,9 juta ton per hektare

Ganjar Pranowo (IDN Times/Aryodamar)

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyebut petani Indonesia baru bisa memproduksi beras 5,9 ton per hektare. Padahal, dalam riset yang dilakukan, lahan di Indonesia bisa memproduksi 12 ton beras per hektare.

"Kalau lah bisa meningkatkan 7 ton saja, maka produksi itu sudah sangat luar biasa," kata dia.

2. Pemerintah harus lakukan intervensi

Ganjar Pranowo (IDN Times/ M. Ilman Nafi'an)

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, pemerintah harus melakukan intervensi kepada petani agar produksi beras bisa ditingkatkan minimal menjadi 7 ton per hektare.

"Tidak bisa politik pangan dibiarkan oleh petani, dibiarkan kepada petani dan mereka suruh berjalan begitu saja, tidak bisa, negara harus mengintervensi," kata dia.

3. Ganjar ingin kembalikan fungsi Bulog

ganjar Pranowo di acara musik Pestapora (IDN Media/Herka Yaris)

Lebih lanjut, Ganjar mengaku ingin mengembalikan fungsi awal Perum Bulog sebagai instansi pengelola pangan di Indonesia. Dia mengatakan, Bulog tidak boleh diliberalkan.

"Termasuk bagaimana pengelolaannya, maka saya orang yang mendorong dalam konteks lumbung pangan dunia ini, Bulog mesti dikembalikan pada fungsi awal, sehingga kebutuhan pokok itu negara harus menguasai, tidak bisa diliberalkan dan biasanya petani kalah," imbuhnya.

Editorial Team