Garuda Diselamatkan Pakai Dana APBN, Warganet Kritik Keras

Sementara, anggota Komisi VI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak mengatakan dalam rapat panitia kerja yang digelar secara tertutup pada 22 April 2022, semua fraksi setuju sikap pemerintah yang ingin menyelamatkan Garuda Indonesia. Meski ia tak menampik upaya penyelamatan Garuda bak buah simalakama.

"Masak Garuda Indonesia mau kita bangkrutkan dan ini menyangkut maskapai nasional Indonesia. Garuda itu kan memiliki sejarah yang panjang. Semua akan terluka kalau itu (Garuda) gak ada," ungkap Amin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Senin (25/4/2022). 

Ia juga menambahkan bila Garuda dibangkrutkan maka berdampak tidak ada lagi maskapai nasional. Semua rute penerbangan akan diambil pihak swasta. Amin tak menampik banyak penumpang yang memadati bandara. Tapi mayoritas justru memilih menumpang maskapai swasta. 

Di sisi lain, yang mengalami buah simalakama bukan cuma Komisi VI dan pemerintah, melainkan juga kreditor dan perusahaan penyewaan pesawat. Bila Garuda dibangkrutkan, perusahaan pelat merah itu, kata Amin, nyaris tak lagi memiliki aset yang bisa dijual dan dijadikan dana untuk pembayaran utang. 

"Mereka juga rugi. Pesawat-pesawat (yang dipinjamkan) tidak bisa dibayarkan. Garuda nyaris gak punya aset lagi yang bisa dijual. Kalau masih punya aset lalu dibangkrutkan, masih bisa dijual dan hasilnya bisa dibagi rata ke yang memberikan utang kan," tutur dia, blak-blakan. 

Lebih lanjut, Amin menjelaskan, penyertaan modal senilai Rp7,5 triliun sekaligus untuk menunjukkan keseriusan pemerintah kepada kreditur dan perusahaan penyewaan pesawat, bahwa Garuda akan diselamatkan dari jurang kebangkrutan. Dengan begitu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadwalkan hingga 20 Mei 2022, bisa terwujud. 

"Dengan adanya dana PMN itu, kreditur dan perusahaan penyewaan pesawat mau ikut dalam mekanisme PKPU itu," kata Amin. 

Lebih lanjut, Amin menjelaskan, meski sudah diberi suntikan modal Rp7,5 triliun, bukan berarti utang-utang Garuda lunas. Mereka tetap harus mencari investor lain untuk menutupi kekurangan dana utang.

Diperkirakan dana yang dibutuhkan Garuda mencapai lebih dari Rp14 triliun. Itu pun, kata Amin, nominal utang Garuda sudah dipangkas sebagian oleh para kreditur. 

"Tapi, kami minta ke pemerintah, jika nanti mendapatkan investor, maka pemerintah wajib mengacu ke UU BUMN di mana kepemilikan saham pemerintah di Garuda minimal 51 persen," kata dia. 

Ia mewanti-wanti bila saham pemerintah di Garuda kurang dari 50 persen, artinya malah terjadi privatisasi di maskapai nasional Indonesia tersebut.

Poin lainnya yang diminta Komisi VI kepada pemerintah yakni agar Kementerian BUMN melakukan bersih-bersih di tubuh internal Garuda. Sebab, salah satu praktik yang menyebabkan Garuda ada di jurang kebangkrutan lantaran korupsi yang merajalela sejak lama. 

Amin memastikan Komisi VI juga akan menjalankan fungsi pengawasan. Supaya praktik korupsi tidak lagi terus berlanjut di tubuh maskapai pelat merah itu. 

"Kami waktu itu pernah memprotes agar Garuda tidak mempekerjakan kantor akuntan publik yang ecek-ecek lah. Mereka ini juga punya andil. Karena sebenarnya indikasi suatu perusahaan tidak beres sudah bisa diketahui oleh auditor," kata dia. 

Amin mewanti-wanti tak mungkin kondisi keuangan suatu perusahaan sedang rugi, sementara laporan yang disampaikan auditor malah menunjukkan opini un-qualified alias dalam kondisi baik.

"Seharusnya, kan kalau ada ketidakberesan justru diberikan opini qualified dengan catatan atau tidak wajar. Dengan begitu, bisa diketahui bahwa ada masalah besar di dalam perusahaan," ujarnya. 

Hal ini pernah terjadi ketika Garuda Indonesia pernah mengumumkan dalam laporan keuangan 2018, mereka menyebut meraih laba 5,018 juta dolar AS. Belakangan, saat digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ditemukan ketidakberesan dalam laporan itu. Alhasil, Garuda yang semula mengumumkan untung lalu berubah mencatat kerugian 175,028 juta dolar AS atau setara Rp2,4 triliun.

Setelah ditelusuri, laba tersebut ditopang salah satunya oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero Terknologi. Kerja sama itu nilainya mencapai 239,94 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,98 triliun. Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui sebagai pendapatan.

Di sisi lain, Amin mengaku yakin dengan komitmen Menteri Erick untuk membenahi Garuda Indonesia. Hal itu diwujudkan dengan mendatangi Kejaksaan Agung pada 11 Januari 2022 lalu dan melaporkan dugaan praktik korupsi di tubuh Garuda. Dugaan korupsi itu, kata Erick, terkait dengan pembelian pesawat ATR72 seri 600.