Gegara Ini, 514 Warga Kota Bekasi Tak Lagi Dapat Bansos PKH

Robert menyampaikan, penonaktifan sementara ratusan warga tersebut memiliki berbagai penyebab. Mulai dari penerima PKH telah memiliki pekerjaan, diangkat menjadi ASN, hingga rekening bantuan terindikasi digunakan untuk transaksi judi online (judul).

“Itulah yang diverifikasi oleh pendamping sosial di lapangan. Nanti hasil verifikasi ini akan dilaporkan kembali. Apabila hal-hal itu tidak terbukti, maka akan diusulkan untuk diaktifkan kembali PKH-nya,” jelasnya.

Robert mengatakan, verifikasi itu dilakukan dengan pendataan BLT Sembako (BLTS) oleh para pendamping sosial dari Kemensos yakni Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Kami sekarang sedang melakukan verifikasi BLTS secara paralel, karena petugas pendamping sosial di lapangan itu kan bagian dari Kemensos,” jelas dia.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi dan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan tidak ada lagi warganya yang menyalahgunakan Bansos.

“Pemerintah Kota Bekasi tentu harus melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, ini juga menjadi perhatian kami agar warga yang selama ini mendapatkan fasilitas dari negara bisa memanfaatkannya dengan benar,” jelas Tri.

Tri juga menambahkan, bansos merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan bukan untuk kesenangan pribadi seperti Judol.

“Bantuan sosial seharusnya menggerakkan ekonomi rakyat. Ketika seseorang mendapatkan bantuan, dia bisa berbelanja, meningkatkan daya beli, dan menggerakkan ekonomi secara gotong royong. Tapi kalau digunakan untuk berjudi, itu bentuk egoisme,” ujar Tri.