Gegara Terjaring OTT KPK, Bung Hatta Award Nurdin Bisa Dicabut

Nurdin memperoleh penghargaan BHACA ketika masih duduk sebagai Bupati Bantaeng, Sulsel. Meski sempat muncul perdebatan mengenai sosok Nurdin, tetapi ia dinilai memiliki inisiatif mencegah korupsi dan kebijakannya yang dibuat ketika itu memiliki dampak ke publik. 

"Kami melakukan diskusi panjang (sehingga memilih Nurdin). Kami juga menghitung seberapa besar dia bisa mengontrol atau pengaruh baik untuk nuansa antikorupsi," tutur pria yang juga menjadi pengajar di Universitas Gadjah Mada itu. 

Ia mengatakan semua calon penerima BHACA juga dinilai apakah bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya. Sehingga, yang dinilai, kata Zainal, bukan sekedar deretan program yang dicanangkan oleh masing-masing kepala daerah. 

"Lalu, kami juga melihat seberapa kuat implementasi program yang sudah ia canangkan. Sehingga, banyak parameternya," katanya. 

Ia juga menegaskan tim BHACA tidak begitu saja mempercayai data yang tertulis di atas kertas. Mereka bahkan menurunkan tim riset ke Kabupaten Bantaeng untuk menilai apakah program yang dicanangkan oleh Nurdin benar-benar dirasakan oleh publik. 

Selain Nurdin, Perkumpulan BHACA juga memberikan penghargaan tokoh antikorupsi kepada Heru Pambudi yang ketika itu menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. 

Zainal juga mengaku sangat kecewa ketika mengetahui Nurdin Abdullah yang sempat menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award empat tahun lalu justru terjaring OTT KPK. Padahal, pria yang merupakan pegiat antikorupsi itu menaruh harapan sangat besar Nurdin bisa menjadi tokoh bagi kepala daerah lainnya. 

"Ya, saya kecewa banget (tahu dia ditangkap KPK). Kami kan memberi penghargaan dalam artian menghargai plus berharap dia menjadi contoh. Itu konteks BHACA," ungkapnya. 

Semula, kata Zainal, penghargaan Bung Hatta Award hanya diberikan kepada aktivis-aktivis antikorupsi. Oleh sebab itu di periode awal, penerima penghargaan terdiri dari M. Busyro Muqoddas hingga Saldi Isra.

Namun, muncul perdebatan di antara para juri mengenai relevansi penghargaan itu diberikan kepada para aktivisi antikorupsi. Sebab, publik justru sudah tahu mereka aktif mengampanyekan agar tidak korupsi. "Gema yang didapat tidak terlalu banyak (bila hanya diberikan kepada mereka)," tutur dia lagi. 

Maka, Bung Hatta Award kemudian diusulkan juga diberikan kepada para kepala daerah agar bisa dijadikan contoh bagi kepala daerah lainnya.

Sementara, usai dicokok, Nurdin sudah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Status hukum Nurdin akan diumumkan ke publik usai selesai menjalani rapat gelar perkara. 

"Tim KPK dan para pihak yang tadi ditangkap sudah dalam penerbangan dari Makassar," kata Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Firli belum memberikan penjelasan secara lebih detail kasus apa yang membuat Nurdin terjerat dan siapa saja yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan.

"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.