Gerakan Cuti Hakim Tuntut Kesejahteraan, Apa Saja Persoalannya?

Fauzan menjelaskan, tunjangan jabatan hakim nol tahun habis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Maka, SHI mendorong pimpinan MA dan Pemerintah agar lebih peka memperhatikan kesejahteraan mereka, ini agar kinerja para hakim tidak terganggu.

"Bagaimana mungkin kami memeriksa saksi, menganalisis bukti-bukti dengan tenang, jika pikiran kami masih diganggu dengan hak-hak dasar yang hilang, digerus oleh inflasi?" tanya Fauzan.

Kemudian, dalam audiensi ini, SHI mendorong supaya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim bisa kembali didiskusikan, agar pengawasan hakim bisa dilaksanakan dengan lebih kuat.

"Kami yakin bahwa kesejahteraan tidak akan bisa menjamin kami semua bersih," kata Fauzan.

Kemudian, SHI ingin RUU Contempt of Court atau Penghinaan pada Pengadilan bisa segera direalisasikan karena berkaitan dengan jaminan pada keselamatan hakim. Pasalnya banyak hakim yang mendapat tekanan dalam pekerjaannya.

"Ada banyak sekali intervensi, ada banyak sekali pelecehan yang terjadi di lingkungan persidangan, di lingkungan gedung pengadilan, bahkan di luarnya juga," kata dia.

Terakhir, mereka berharap ada beleid dari pemerintah yang menjamin keamanan keluarga para hakim. Hal ini berkenaan dengan potensi intimidasi pada keluarga mereka. "Karena banyak sekali teman kami di daerah kena intimidasi, baik secara langsung maupun tidak," ucap Fauzan.

Hakim, kata Fauzan, bekerja setiap hari, siang, dan malam untuk upayakan keadilan bagi masyarakat. Namun, tak sedikit dari hakim yang menyerah imbas dari masalah kesejahteraan yang diabaikan.

"Apa ini yang diinginkan oleh Negara terhadap kami? Hakim yang hari ini notabenenya adalah rumah terakhir keadilan bagi masyarakat," ucap Jubir SHI itu.

Sebagai informasi, SHI menggaungkan Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia pada tanggal 7-11 Oktober 2024. Gerakan ini jadi komitmen para hakim memperjuangkan kesejahteraan, independensi, dan kehormatan lembaga peradilan di Indonesia.