Golkar Prediksi DPR Hanya Akan Terima Satu Nama Calon Panglima TNI

18 Okt 2021, 14:45 WIB

Ketua Komisi I DPR fraksi Golkar, Meutya Hafid di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Jakarta, IDN Times - Komisi I DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Meutya Hafid, memperkirakan DPR hanya akan menerima satu nama pengganti Panglima TNI.

"Biasanya sih kalau di Komisi I, calonnya tunggal ya," ujar Meutya di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021).

Namun, Meutya tak merinci siapa calon pengganti Hadi. Dia hanya mengatakan, DPR masih menunggu surpres dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Kalau figur (nama pengganti Panglima TNI), semua bagus, semua calon-calon yang kita dengar. Memang pasti Presiden sulit untuk memutuskan karena pertimbangannya banyak dan calon-calonnya bagus-bagus semua," dia menambahkan.

1. Meutya pastikan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI punya cukup waktu

Ketua Komisi I DPR fraksi Golkar, Meutya Hafid di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (18/10/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Meutya mengatakan, Komisi I DPR akan menerima nama calon Panglima TNI pengganti Hadi sesudah masa reses. Dia memastikan, waktu untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI, masih cukup.

"Ya kurang lebih awal-awal November (surpres pengganti Panglima TNI), begitu yang saya dengar terakhir. Dan memang masih ada waktu sampai akhir November prosesnya. Jadi gak harus diburu-buru juga, ini keputusan penting kita memilih Panglima TNI," kata dia.

2. Apakah pergantian Panglima TNI sekalian reshuffle?

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sebelumnya beredar isu Jokowi akan melakukan reshuffle menteri. Disebut-sebut reshuffle dilakukan sekaligus dengan pergantian Panglima TNI.

Mengenai hal ini, Meutya mengaku tidak tahu-menahu soal reshuffle. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau terkait reshuffle saya tidak tahu. Kalau reshuffle bukan ranah saya, jadi saya tidak paham kapan akan dilakukan. Dan apakah (reshuffle) itu menunggu Pak Hadi atau bukan, tapi yang jelas kemarin dari Komisi 1 ada semangat mengapresiasi Beliau atas tugas-tugas yang Beliau jalankan sebagai panglima," kata Meutya.

3. DPR berharap Jokowi kirim nama pengganti Panglima TNI sebelum 9 November

Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus setelah pelantikan di Gedung MPR/DPR RI pada Rabu (30/9/2021). (IDN Times/Sachril Agustin)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus berharap, Presiden Jokowi sudah menunjuk panglima baru TNI sebelum 9 November 2021.

Menurut Lodewijk, tanggal itu bertepatan dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun. Meski demikian, DPR memiliki waktu 20 hari untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap panglima TNI pilihan Jokowi.

Sementara, DPR memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021. Reses tersebut akan berlangsung selama satu bulan.

"Kalau dari aspek waktu ya, Pak Hadi Tjahjanto pensiun tanggal 9 November. Secara de facto Beliau pensiun tanggal 9 November, artinya ditarik ke sini dengan masa reses kita, pasti ada waktu. Tapi, kami berharap sebelum tanggal 9 November kita sudah punya Panglima TNI yang baru. Insyaallah seperti itu," ujar Lodewijk seperti dikutip dari situs resmi DPR, Rabu (6/10/2021).

Ia mengatakan, DPR masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan serangkaian proses pemilihan pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mulai dari fit and proper test hingga pelantikan.

"Saya kira waktunya kita ada untuk membahas mulai dari fit and proper test hingga pelantikan," tutur pria yang juga purnawirawan jenderal TNI AD tersebut.