Golkar: RI Tak Perlu Keluar dari BoP Tapi Harus Tegas Sikapi Agresi Israel-AS

Menurutnya, keluar dari BoP bukan perkara sulit bagi Indonesia. Tapi sikap ini tidak memberi dampak kondusif bagi arah penyelesaian konflik. Justru di sinilah letak kecerdasan diplomasi yang diharapkan dari Indonesia.

"Bagaimana Indonesia tetap hadir dalam forum BoP, namun dengan suara yang tegas, jernih dan tidak ambigu," kata dia.

Menurut dia, absensi total atau memilih langkah keluar, itu juga terlalu spontan dan justru menutup ruang pengaruh yang selama ini susah payah dibangun. Ia mengaatakan, sebagai negara muslim terbesar dan anggota G20, maka modal ini mestinya dikapitalisasi untuk menjadikan setiap forum internasional sebagai panggung perjuangan, bukan sekadar ajang diplomasi emosional.

Idrus menegaskan, strategi politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi, khususnya amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip Dasasila Bandung, serta doktrin politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh terseret arus konflik, tetapi juga tidak boleh diam terhadap pelanggaran prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Idrus menjelaskan, prinsip dasar keterlibatan Indonesia dalam BoP sejak awal adalah memperkuat jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Karena itu, menurut dia, langkah penyerangan yang ditempuh AS dan Israel secara diametral bertentangan dengan tujuan forum tersebut.

“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas, menyatakan tidak setuju berdasarkan nilai dasar Dasa sila Bandung, konstitusi, dan prinsip dasar politik luar negeri,” kata mantan Menteri Sosial itu.

Idrus memahami, desakan terhadap pemerintah untuk keluar dari BoP lahir dari semangat moral yang patut dihargai. Namun, keputusan diplomatik sejatinya tidak cukup hanya dilandasi emosionalitas yang begitu spontan.

Menurut Idrus, dalam tradisi diplomasi Indonesia yang bebas aktif, selama ini sikap tegas tidak pernah diperlihatkan dengan cara lepas tangan. Sebaliknya, justru dengan penguatan sikap dan peran yang efektif mengendalikan arah perdamaian.

Berangkat dari dasar pemikiran ini, Idrus berpandangan Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dan serta merta keluar dari forum, urgensi tetap di BoP justru bisa mempertegas posisi politik di dalamnya.

"Yang penting sikapnya tegas. Tidak setuju, tetapi tetap memanfaatkan ruang diplomasi yang ada," ujarnya.

Idrus juga mendorong Presiden Prabowo Subianto menjadi pelopor pemimpin dunia Islam dalam memperjuangkan penyelesaian masalah kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Momentum krisis ini harus dijadikan peluang untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan perdamaian dunia global.

“Kita harus bebas dalam menentukan sikap, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia," kata dia.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif menghadirkan perdamaian, terutama dalam isu Palestina.