Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya siap bila pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau ulang dan mengevaluasi kebijakan baru soal tunjangan serta fasilitas bagi anggota periode 2024-2029. Padahal, tunjangan dan fasilitas itu sudah mereka terima sejak dilantik Oktober 2024 lalu. Kebijakan itu diumumkan usai terjadi aksi demonstrasi di sejumlah wilayah sebagai bentuk protes rakyat terhadap kebijakan baru terkait tunjangan.
"Fraksi Partai Golkar siap ditinjau dan dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya," ujar Sarmuji di unggahan resmi akun media sosial Fraksi Golkar dan dikutip pada Sabtu (30/8/2025).
Sebelumnya, anggota DPR periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan baru yakni dana rumah dinas lantaran tak lagi menempati rumah dinas di area Kalibata, Jakarta Selatan. Nominal tunjangan mencapai Rp50 juta per bulan.
Selain itu, Sarmuji juga meminta agar setiap anggota DPR dari fraksi Golkar tidak berjarak dengan rakyat yang diwakilinya. Bahkan, perkataan lisan dan bertindak pun juga diwanti-wanti untuk dijaga.
"Ukur kepatutan diri dalam berkata dan berpenampilan. Peka terhadap kebutuhan rakyat dan antipamer," tutur dia.
Kebijakan Golkar ini senada dengan keputusan dari Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, tiga kader dari PAN sudah menyampaikan permintaan maaf karena sempat memberikan komentar nirempati saat diprotes publik mengenai kenaikan tunjangan yang didapat.