Golkar Sudah Minta Jatah Menteri, PAN: Kursi Kabinet Dibahas Bersama
Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) ikut bersuara saat Golkar tiba-tiba mengatakan bahwa pihaknya layak mendapat jatah lima kursi menteri di kabinet mendatang. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan hasil rekapitulasi pemilu presiden 2024.
Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan hingga saat ini jatah menteri belum dibicarakan di koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran. Rasa percaya diri sudah menyelimuti Partai Golkar lantaran mereka yakin paslon nomor urut dua itu bakal diumumkan sebagai pemenang Pemilu 2024 oleh KPU. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Prabowo-Gibran berhasil unggul di 30 provinsi dari 38 provinsi di Tanah Air.
"Alangkah indahnya, penetapan jatah menteri didasarkan atas kesepakatan bersama. Sebab, di parlemen pun, nanti semua koalisi pasti akan memiliki peran masing-masing. Prinsipnya, harus sama-sama Tak boleh ada yang ditinggalkan," ujar Saleh kepada media di Jakarta pada Selasa (19/3/2024).
Ia meyakini Prabowo-Gibran akan bijak dalam mengambil keputusan. Apalagi Prabowo sudah melewati jalan yang sangat panjang untuk bisa duduk sebagai presiden terpilih. Ia baru terpilih setelah melewati tiga kali pemilu.
"Prabowo tiga kali menjadi capres. Nah, baru yang ketiga ini tembus. Selama tiga kali pemilu itu, PAN selalu jadi pendukung utama. Kami tak pernah pindah dukungan. Bahkan, di Pemilu 2014, Prabowo pernah berpasangan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN (terdahulu)," tutur pria yang kini duduk sebagai anggota komisi IX DPR.
1. PAN dorong agar urusan minta jatah menteri kabinet dibahas belakangan
Lebih lanjut, Saleh mengingatkan bahwa selama ini PAN tetap setia bersama Prabowo dalam situasi lara dan duka. Maka, ia pun berharap Prabowo tak melupakan PAN dalam keadaan suka cita.
"Kalau dari sisi historis, PAN bisa saja berharap lebih. Selama ini, duka lara sudah sama-sama dihadapi. Giliran dapat suka cita ya diharapkan tetap bersama. Ini poin penting yang juga perlu diingatkan," tutur dia.
Meski begitu, Saleh menyadari bahwa persoalan kursi di kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Maka, PAN bakal menghormati keputusan yang akan diambil oleh presiden terpilih mendatang.
"Urusan ini nanti saja lah. Sekarang, kita fokus selesaikan semua tahapan pemilu. Yang penting kebersamaan harus tetap dikokohkan," ujarnya lagi.
2. Elite Gerindra sebut penentuan jatah kursi menteri dilihat dari dukungan saat pilpres
Sementara, ribut-ribut jatah kursi ini ditanggapi langsung oleh elite Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penentuan jatah kursi menteri bakal dilihat dari kinerja dan dukungan saat pilpres 2024. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan bila partai-partai yang bekerja maksimal bisa mendapatkan kursi menteri lebih dari lima.
"Kalau ada minta jatah menteri berapapun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu pilpres," ujar Dasco kepada media di Jakarta pada Selasa (19/3/2024).
Ia juga memastikan bahwa koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran akan membicarakan bersama terkait jatah kursi menteri. Di sisi lain, Dasco turut mengingatkan Prabowo sebagai presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih para pembantunya.
"Jadi, apapun itu nanti akan kami putuskan bersama. Pak Prabowo nantinya jika sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, tentu memiliki pertimbangan sendiri," tutur dia lagi.
3. Airlangga sebut Golkar berkontribusi 25 persen suara Prabowo-Gibran
Pernyataan Golkar yang meminta secara terang-terangan jatah kursi menteri disampaikan oleh Airlangga Hartarto ketika menggelar acara syukuran di Bali pada pekan lalu. Ia mengatakan Golkar berhasil unggul di 15 dari 38 provinsi.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima (menteri). Itu minimalis," kata Airlangga di Nusa Dua, Badung pada 15 Maret 2024 lalu.
Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan bahwa penetapan jatah menteri masih dalam pembahasan.