Jakarta, IDN Times - Pakar Politik dari Universitas UPN Veteran Jakarta, Sekarwati, menilai tidak ada hal krusial yang membuat jadwal Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya (Golkar) harus dimajukan.
Sekar yang juga pengurus DPP Golkar mengatakan sampai saat ini jadwal Munas masih sesuai siklus, yaitu di bulan Desember.
Seperti diketahui, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Menurut pandangan Sekar, agenda inilah yang membuat beberapa pihak dalam tubuh Golkar mendesak segera dilaksanakannya Munas.
Sekar berpendapat, urgensi penentuan bakal calon menteri yang akan diusulkan Golkar kepada presiden menjadi salah satu alasannya. Seperti diketahui, ketua umum lah yang memiliki hak menentukan nama calon menteri dari partai yang akan diajukan ke presiden.
"Nah tapi bagi orang yg menginginkan mungkin dirinya, kelompoknya untuk jadi menteri, barangkali saja mereka berpikir tidak akan diusulkan kalau ketuanya Airlangga, maka mereka membuat jalan, yaitu harus diganti ketumnya, makanya mereka ribut minta dipercepat, gak logis juga sebetulnya. Tapi ya itu dinamikanya," kata Sekar, kemarin (14/7).
Sekar mengatakan saat ini partainya masih fokus mengawal agenda kenegaraan dibanding dengan jadwal Munas partai. Kepemimpinan Airlangga mendorong jadwal kenegaraan sebagai fokus utama saat ini.
"Sebetulnya lebih aman lebih nyaman buat Golkar sendiri adalah menyelesaikan jadwal kenegaraan yaitu pelantikan presiden, pelantikan anggota legislatif, dan termasuk dengan kabinet presiden. itu kan Oktober semua. Setelah itu baru Desember kita bikin Munas," ujar Sekar.
Sekar memaparkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika Munas dilaksanakan tidak sesuai jadwal atau yang biasa disebut musyawarah luar biasa (Munaslub). Sehingga, jika syarat-syarat diharuskannya terselenggara munaslub tidak terpenuhi, maka penyelenggaraan munas akan sesuai siklusnya.
"Tapi kan kalo dipercepat itu alasannya harus krusial. Misalnya mengganggu eksistensi, ada hal yang luar biasa yang harus segera diputuskan, terus kemudian Ketumnya melanggar, yang lebih penting melanggar ad/art terkait dengan fungsinya sebagai Ketum," kata Sekar.
Sekar juga menjelaskan terdapat 2 tahapan yang biasa dilakukan pengurus sebelum menentukan jadwal Munas. Pertama adalah tahapan rapat pleno yang akan menentukan kapan akan diselenggarakannya rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Tahapan kedua yaitu Rapimnas yang salah satu agenda adalah menetapkan jadwal diselenggarakannya Munas.
"Sebenarnya tahapan untuk menentukan jadwal munas harusnya seperti itu. Cuma sekarang ini kan misalnya banyak yang bertanya kepada kami, pengurus-pengurus Golkar, ya kalau kita mengikuti arahan Ketum, pimpinan yang sah saat ini, ya Desember karena memang itu siklus biasa," ujar Sekar saat dihubungi oleh IDN Times.