Gubernur Nurdin Basirun Diduga Kena OTT KPK, Warga Datangi Polisi

Hanya tampak seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sedang berjaga-jaga di pos penjagaan pintu masuk.

"Pak Gubernur tak ada di rumah, keluar sejak Magrib tadi," kata pria tersebut, seperti dilansir kantor berita Antara, Kamis (11/7).

Kondisi berbeda terjadi di Markas Polres Tanjungpinang, Polda Kepri. Terlihat puluhan awak media, bahkan masyarakat setempat hingga Rabu malam masih memadati halaman kantor polisi itu.

Mereka menunggu hasil pemeriksaan KPK terkait OTT, yang disebut-sebut melibatkan Gubernur Kepri dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.

"Kami dengar gubernur dan beberapa pejabat diperiksa KPK di sini. Makanya datang ke sini untuk melihat betul atau tidak," ujar Arya, warga sekitar yang datang ke Mapolres Tanjungpinang.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny Plate mengaku telah mendengar kader partainya diduga ikut ditangkap penyidik KPK. Ia pun mencoba menghubungi Gubernur Nurdin Basirun, namun belum berhasil. 

"Saya belum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang disebut terkena OTT. Yang baru saya tahu itu pemberitaan dari media. Atas informasi dari media itulah kami mengambil langkah-langkah," ujar Johnny ketika dihubungi oleh IDN Times, Rabu malam. 

Ia melanjutkan, apabila memang betul Nurdin diamankan tim penyidik KPK, Nasdem akan mempelajari lebih lanjut kasus yang melibatkan kadernya itu seperti apa ke depan. Apakah menyangkut perbuatan korupsi atau menerima gratifikasi. 

"Apabila betul, yang dilakukan adalah perbuatan korupsi, maka sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP, Sekjen dan DPP, kami akan berhentikan kader tersebut dengan tidak hormat. Baik itu dari kepengurusan partai maupun sebagai anggota partai," kata dia. 

Konfirmasi terkait Nurdin ikut terjaring OTT KPK disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Rabu malam. Febri memang tidak menyebut nama individu yang ikut ditangkap tim penyidik. Namun, mantan aktivis antikorupsi itu menjelaskan salah satu dari enam orang yang diamankan penyidik merupakan kepala daerah di tingkat provinsi. 

Nurdin sendiri dilantik Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 25 Mei 2016 di Istana Negara. 

Dari lokasi operasi senyap, tim penyidik KPK menemukan barang bukti berupa uang senilai SGD$6.000 atau setara Rp62,2 juta. 

"Diduga itu bukan merupakan penerimaan pertama. Kami mendapatkan informasi mengenai adanya transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau," kata Febri. 

Sedangkan, lima orang lainnya yakni kepala dinas terkait yang mengurus bidang kelautan, kepala bidang, PNS, dan pihak swasta. Mereka sedang dimintai keterangan awal di kantor Polres Kepri.

KPK akan mengumumkan status hukum keenam orang itu melalui jumpa pers yang dilakukan hari ini, Kamis. Hal itu sesuai kewenangan yang dimiliki KPK untuk memeriksa pihak yang terjaring melalui OTT selama 1X24 jam. 

Ikuti terus pemberitaan mengenai OTT di Kepulauan Riau di IDN Times.