Gus Yahya: NU Tidak Tinggal Diam dengan Apapun Persoalan Pemerintah

01 Feb 2023, 19:10 WIB

Ketua umum PBNU Gus Yahya saat ditemui IDN Times di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2023). (IDN Times/Rivera Jesica)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, NU tidak akan tinggal diam dengan apapun yang menjadi persoalan di dalam pemerintahan.

Hal itu termasuk masalah korupsi dan ketimpangan penguasaan serta sumber daya.

"Berkaitan dengan pemerintah, jelas NU tidak mungkin tinggal diam dengan apapun yang menjadi persoalan di dalam pemerintahan itu, termasuk soal korupsi, ketimpangan penguasaan sumber daya-sumber daya, dan lain sebagainya," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut, saat wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).

Kendati demikian, ia juga berharap agar para pengikut NU yang jumlahnya sangat besar itu tidak berkompetisi dalam politik.

"Nah, tapi pertama NU tidak ingin, katakanlah, memanfaatkan basis pendukung yang besar ini untuk kompetisi apalagi perbenturan politik kekuasaan," ujar dia.

1. Dampak bahaya akan muncul apabila satu segmen masyarakat dijadikan senjata kekuasaan

NU Online

Ia mengatakan, ketika suatu segmen dalam masyarakat dijadikan senjata untuk kompetisi kekuasaan, maka dampaknya akan berbahaya sekali.

Sebab, kata dia, tingkat elite cenderung lebih mudah menyelesaikan persoalan politik, dibanding basis seperti NU.

"Tapi, di basis, ketika ini dipompa terus soal politisasi identitas akan tertanam menjadi mentalitas. Karena ini akan merusak hubungan antarkelompok dalam masyarakat, berbahaya sekali," ujar dia.

2. Basis NU harus dikonsolidasikan secara bijaksana

Bendera NU (nu.or.id)

Oleh karena itu, ujar dia, basis pendukung NU yang besar harus dikonsolidasikan secara bijaksana dari keseluruhan sistem masyarakat dan sistem sosial politik.

Kemudian, apabila NU melakukan artikulasi publik, kata Gus Yahya, maka tujuan utamanya itu harus pendidikan.

"Jadi, kalau NU menyampaikan kritik, mengadukan kritik secara terbuka di ruang publik, tujuan utamanya harus pendidikan publik tentang masalah yang di-adress itu. Bukan untuk melakukan power engagement dengan pemerintah," ujar Gus Yahya.

3. Dorong kebijakan pemerintah melalui berbagai saluran

Ketua umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Dok. PBNU)

Gus Yahya menambahkan, artikulasi (menyambungkan) yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai saluran untuk mendorong atau mempengaruhi kebijakan pemerintah. Saluran tersebut bisa dari anggota parlemen dan sederet pemerintah yang tergabung atau dekat dengan NU.

"Kalau kita ingin mendorong ada perubahan, targetnya harus perubahan itu sendiri, bukan soal mengambil porsi kekuasaan tapi perubahan itu sendiri," kata dia.

"Ya makanya kita melakukan artikulasi berbagai kepentingan itu melalui saluran-saluran yang tersedia. Tanpa harus NU, sekali lagi, memposisikan diri sebagai kompetitor di dalam narasi kekuasaan," ucapnya.