Hadir di Sejumlah Acara Kampus, TNI AD Bantah Hendak Bungkam Mahasiswa

19 Apr 2025, 06:00 WIB

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana ketika di kantor IDN Media. (IDN Times/Alya)

Intinya sih...

Sejumlah peristiwa anggota TNI mendatangi acara diskusi yang digelar di kampus menjadi sorotan publik.
Anggota Kodim 0701 Banyumas mendatangi rektorat Universitas Jenderal Soedirman dan permintaan data mahasiswa Merauke dilakukan Kodim 174/Anim Ti Waninggap.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah peristiwa anggota TNI mendatangi acara diskusi yang digelar di kampus menjadi sorotan publik. Momen itu terjadi bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang TNI.

Peristiwa pertama yang terungkap ketika anggota Kodim 0701 Banyumas mendatangi rektorat Universitas Jenderal Soedirman pada awal April. Ada pula permintaan data mahasiswa Merauke yang dilakukan Kodim 174/Anim Ti Waninggap pada 25 Maret 2025 lalu.

Di dalam surat nomor B/331/III/2025 itu, bidang intelijen/pengamanan Kodim 1707/Merauke meminta data mahasiswa Papua yang sedang menempuh studi dan ada di Organisasi Daerah (Orda) mahasiswa Papua binaan Pemda Kabupaten Merauke.

Publik juga menyoroti perjanjian kerja sama antara Kodam IX/Udayana dengan Universitas Udayana, Bali. Salah satu poin yang dipersoalkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Udayana tertuang di Pasal 8 tentang kampanye informasi dan publikasi bela negara. Sebab, pada praktiknya Kodam IX/Udayana dapat memberikan pelatihan bela negara bagi mahasiswa baru dengan menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air.

Di dalam akun media sosialnya, BEM Udayana menilai hal itu bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi. Menurut mereka, tanpa ada peraturan jelas, pelatihan bela negara berisiko menciptakan lingkungan akademik yang otoriter dan represif.

BEM Udayana kemudian mendesak agar rektorat membatalkan kerja sama dengan Kodam IX/Udayana. Terbaru, ada pula Babinsa TNI AD yang ikut memonitor diskusi yang diadakan mahasiswa UIN Walisongo, Semarang.

1. Dandim 0701 Banyumas datangi rektorat terkait aksi mahasiswa Unsoed di depan Kodim

Ilustrasi prajurit TNI Angkatan Darat (AD). (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan, alasan Komandan Kodim 0701/Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama mendatangi rektorat Universitas Soedirman karena ingin menjelaskan demonstrasi yang digelar mahasiswa Unsoed di depan Kodim. Demonstrasi itu diwarnai aksi yang tidak patut, yaitu mahasiswa Unsoed sempat melemparkan kotoran sapi di jalan.

"Jadi, itu bukan suatu tindakan melaksanakan intimidasi atau melaksanakan hal tertentu sehingga kami meminta rektorat agar menyampaikan ke BEM agar hal tersebut tidak dilakukan," ujar Wahyu kepada IDN Times, Jumat (18/4/2025).

Sementara, terkait permintaan data yang dilakukan oleh Kodim 1707/Merauke, kata dia, merupakan kegiatan rutin. Program pendataan itu diklaim tidak hanya dilakukan kepada masyarakat dari elemen mahasiswa.

"Komponen masyarakat lainnya juga kami data. Itu sifatnya rutin. Karena dalam sistem pertahanan keamanan semesta, pada masa damai kami harus bisa membina masyarakat yang ada sehingga ketika tiba saatnya, bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan usaha bela negara. Jadi, mereka sudah ada di dalam suatu wadah," kata dia.

Dalam pembinaan, kata dia, pendataan merupakan langkah awal dari program sishankamrata.

"Dan itu tidak dilaksanakan kepada mahasiswa saja, tetapi juga pada komponen masyarakat lainnya. Sesuai dengan tipologi wilayah," kata dia.

2. Kerja sama TNI AD di kampus tidak hanya dengan Universitas Udayana

Universitas Udayana. (IDN Times/Irma Yudistirani)

Kerja sama antara TNI AD dengan Universitas Udayana merupakan perjanjian kerja sama di bidang akademik. Isinya memberikan kesempatan kepada perwira personel dari Kodam Udayana untuk kuliah di kampus tersebut.

"Tentunya yang memiliki kapabilitas dan lulus seleksi. Sebab, untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus Udayana pada level-level tertentu baik itu S1, S2, maupun S3, kan juga perlu diseleksi. Kalau mereka gak lulus ya gak masuk (kuliah di Udayana)," ujar Wahyu.

Ia juga memastikan, setelah personel TNI AD menempuh studi di suatu universitas, tidak ada isu militeristik yang dimasukan ke dalam kurikulum kampus.

"Tidak ada indoktrinasi yang juga dimasukkan. Itu murni, betul-betul kami mengharapkan punya generasi muda TNI AD yang tidak hanya cakap di bidang militer tetapi juga mempunyai kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan di bidang yang lebih luas," kata dia.

Ia mengatakan, kerja sama antara kampus dengan TNI AD tidak hanya terjalin dengan Universitas Udayana. Ada sejumlah kampus baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki kerja sama dengan TNI AD.

"Jadi yang dikhawatirkan selama ini, itu sesuatu yang tidak perlu. Tidak akan ada hal-hal tertentu atau ada studi kasus, misalnya sebelum (kerja) sama Udayana, kerja sama dengan TNI AD setelah diterima di sana, ada kejadian di dalam kampus seperti yang dikhawatirkan. Itu tidak ada," kata dia.

Berdasarkan pengalaman, kata dia, justru terjalin kolaborasi antara kampus dengan institusi TNI AD.

3. TNI AD hargai kebebasan berpendapat di perguruan tinggi

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana di Balai Kartini. (IDN Times/Santi Dewi)

Wahyu juga memastikan TNI menghargai kebebasan berpendapat di lingkungan perguruan tinggi. Ia mengatakan, tidak pernah ada sedikitpun niat TNI AD meredam atau membungkam suara mahasiswa.

"Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berkaitan dengan isu untuk meredam atau membatasi kebebasan berpendapat. Tidak ada! Termasuk untuk meredam atau membungkam dinamika-dinamika atau kebebasan berpendapat yang dimunculkan oleh rekan-rekan mahasiswa," kata Wahyu.

Ia menggarisbawahi, semua kegiatan yang dilakukan anggota TNI di dalam kampus memiliki alasan yang kuat.

"Itu semua pasti ada dasarnya, ada sebabnya dan bisa kami pastikan sifatnya itu bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat dari rekan-rekan mahasiswa," ucap dia.