Hadiri Mukernas Perindo, Megawati Kritisi Ketergantungan Impor Beras

31 Jul 2024, 18:33 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras dari negara lain. Ia mengimbau pentingnya alternatif pangan selain beras agar tidak tergantung pada impor.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyoroti soal ketergantungan Indonesia tehadap impor beras dari negara lain. Dia mendorong agar Indonesia tidak lagi mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan.

"Apa negara-negara sekarang kalau ndak percaya sama saya, negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi mereka kemungkinan mungkin tahan, karena buat negara mereka. Nah, kita terus mencarinya kemana?" kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

1. Megawati soroti pangan alternatif selain beras

youtube.com/pdiperjuangan

Presiden kelima RI itu pun mengimbau pentingnya alternatif pangan selain beras, sehingga masyarakat tidak bergantung pada beras.

"Kalau nanti gak ada, jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya bahwa kalau kemudian itu jadi, terus kita bingung mau cari kemana?" ucap Megawati.

Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras. Ia juga menyebut negara harus fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi sekadar mengandalkan impor.

Adapun, pesan Megawati untuk tidak lagi mengandalkan impor beras disampaikan di tengah ramainya isu demurrage impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi.

2. Kebijakan impor beras dikritisi

Ilustrasi beras Bulog. (dok. Humas Perum BULOG tahun 2023)

Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono, mengkritisi impor beras besar-besaran yang digaungkan pemerintah. Ia menyoroti menurunya produksi nasional beras dari Januari sampai Juli 2024, dibandingkan periode yang sama pada 2023.

“Jatuhnya produksi beras nasional di semester pertama 2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir,” ujar dia.

Yusuf menjelaskan sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan menurun. Ia mengungkapkan, pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton, namun pada 2023 turun menjadi 30,9 juta ton.

“Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el-nino yang bermula sejak Juni 2023, dan berlanjut hingga pertengahan 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi,” ungkapnya.

Kendati, Yusuf menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim kenaikan harga beras semata karena faktor el-nino. Menurutnya, kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam tiga tahun belakangan, memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius.

3. Kepala Bapanas dan Dirut Perum Bulog sempat dilaporkan ke KPK

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK pada Rabu (3/7/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun, dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, mendesak KPK segera memeriksa Kepala Bapanas dan Direktur Utama Perum Bulog, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.