Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus seorang hakim dalam operasi tangkap tangan di Depok, Jawa Barat. Istana prihatin dengan insiden ini, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah menaikkan gaji hakim agar tidak korupsi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui kenaikan gaji tidak otomatis menghilangkan praktik korupsi.
"Ya kan tidak kemudian secara otomatis sebuah upaya itu akan mampu menghilangkan secara menyeluruh praktik-praktik yang tidak baik di peradilan kita," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2/2026).
"Tapi, bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," sambungnya.
Prasetyo menyampaikan rasa prihatinnya terkait peristiwa tersebut. Dia mengimbau agar semua institusi memperbaiki diri.
"Ya bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri, ya kalau bicaranya korupsi ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong dan sebagainya," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat hakim di Depok, Jawa Barat. Ia mengatakan ditemukan uang ratusan juta dalam OTT tersebut.
"Ada ratusan juta," ucap Fitroh, Kamis (4/2/2026).
Sementara itu, Mahkamah Agung mengamini hakim yang ditangkap dalam operasi itu adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok Bambang Setyawan.
"Informasinya betul," kata juru bicara MA Yanto.
Meski begitu, Yanto tak memerinci kasus yang menjerat Bambang Setyawan. Dia hanya memastikan kasus ini akan dirilis pada pekan depan.
“Senin kita sampaikan, karena semua pimpinan sedang di Jogja,” ujar dia.