Hakim Tolak Eksepsi Joko Tjandra dalam Perkara Surat Jalan Palsu

Dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukumnya, Joko Tjandra keberatan dengan penulisan identitas dirinya yang disertai kata bin Tjandra Kusuma. Hakim menolak eksepsi itu, lantaran kata bin tidak identik dengan orang yang beragama Islam. Melainkan, sebagai bentuk penunjukan anak dari seseorang.

Selain itu, Joko Tjandra menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak tepat. Joko beranggapan, JPU tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kronologi pembuatan surat jalan palsu tersebut. Hakim pun menolak eksepsi tersebut.

"Surat jalan yang digunakan terdakwa (Joko) dan Anita Kolopaking pada setiap perjalanannya adalah surat jalan yang tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya," ujarnya.

Tak hanya Joko, Hakim juga menolak seluruh eksepsi Brigjen Pol. Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking. Esensi keberatan keduanya hampir sama dengan Joko Tjandra. Di mana, mereka merasa dakwaan Jaksa tidak tepat.

"Bahwa apa yang diuraikan dalam surat dakwaan, sudah diuraikan surat-surat palsu apa saja yang telah dibuat dan disusun berdasarkan keterangan di tingkat penyidikan," kata Sirad.

Dalam kesempatan itu, Prasetijo meminta agar sidang selanjutnya tidak digelar secara online. Dia ingin datang ke PN Jakarta Timur untuk membuktikan bahwa surat palsu itu tidak benar. Namun, hakim belum bisa memastikan apakah para terdakwa diperkenankan hadir di Pengadilan.

"Saya terima dengan terima kasih, pak. Namun, apabila diperkenankan kami boleh menghadiri untuk sidang berikutnya. Untuk sidang pemeriksaan saksi, kalau boleh kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur," kata Prasetijo.

Sebelumnya, Joko Tjandra didakwa memalsukan surat jalan palsu. Tak hanya itu, dua terdakwa lainnya yakni Brigjen Pol. Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking juga didakwa dengan hal yang sama.

Dalam perkara ini, Joko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP dan Pasal 221 KUHP. Terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) bank Bali ini, diancam hukuman 5 tahun penjara.

Kemudian, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP. Jenderal bintang satu itu diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Sedangkan Anita Kolopaking, dijerat Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Anita terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun.