Jakarta, IDN Times - Putra Presiden Joko "Jokowi" Widodo Gibran Rakabuming Raka masih harap-harap cemas, dengan lika-liku perjalanannya di Pilwalkot Solo. Langkahnya mulai terseok karena peraturan internal PDI Perjuangan.
Syarat minimal tiga tahun sebagai kader untuk maju sebagai kepala daerah, masih membayangi langkah Gibran. Sementara, pengusaha katering diketahui baru mendaftar sebagai kader PDIP pada September lalu.
Bukan hanya syarat minimal tiga tahun, langkah Gibran maju dalam pencalonan juga mendapat penolakan dari sejumlah elite PDIP di Solo.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo alias Rudy bersikap tetap mengusung Purnomo dan Teguh Prakosa sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Di sisi lain, sikap DPP PDIP sampai saat ini masih terbuka terhadap pencalonan Gibran.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga belum bisa memastikan nasib Gibran, yang masih bergantung pada keputusan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ibu ketua umum, ibu Megawati Soekarnoputri, memiliki hak dalam menetapkan pimpinan daerah yang diusung sebagai calon kepala daerah, karena berkaitan dengan agenda strategis partai," ujar Hasto di gedung DPP PDIP, Jakarta, Senin (23/12).
Setidaknya sudah ada empat partai politik yang berkeinginan mendukung Gibran di Pilwalkot Solo, antara lain PPP, Nasdem, PKS, dan PKB. Gibran mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, lantaran pendaftaran di DPC PDIP Solo sudah ditutup.
Menanggapi langkah Gibran yang dianggap banyak pihak menyalahi mekanisme partai tanpa melalui kaderisasi, Hasto mengatakan, dalam proses pencalonan kepala daerah, PDIP melakukan dua cara yakni penjaringan internal dan pemetaan politik.
Hasto menjelaskan syarat minimal tiga tahun sebagai kader, merupakan upaya mencari calon melalui penjaringan internal kader. Sementara mengusung sosok yang maju pada pilkada, merupakan jalur melalui mekanisme pemetaan politik.
Menurut Hasto, cara pemetaan menjadi komitmen PDIP dalam menyiapkan pemimpin muda. Cara ini pula yang dilakukan PDIP terhadap Joko Widodo saat Pilkada DKI Jakara dan Pilpres 2014.
"Karena itu peraturan harus dilihat secara komprehensif. Di luar itu, demokrasi yang dianut PDIP adalah demokrasi perjuangan, demokrasi Pancasila, demokrasi yang dipimpin oleh ideologi," ucap dia.
Tri Rismaharini atau Risma, kata Hasto, merupakan contoh proses penjaringan melalui pemetaan politik. Sementara, contoh kepala daerah hasil penjaringan internal yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Karena itu, kata Hasto, peluang Gibran pada Pilwakot Solo masih terbuka melalui jalur pemetaan politik. "Tetapi juga jalur pemetaan politik untuk membuka diri terhadap tokoh anak muda yang memang mau berdedikasi bagi bangsa dan negara melalui partai," kata dia.
Pada akhirnya, keputusan majunya Gibran melalui PDIP merupakan hak prerogatif Megawati. DPP hanya membantu pemetaan dan analisis.
"Ketika ibu ketua umum mengambil keputusan, maka di situlah seluruh jajaran partai siap mengamankan keputusan itu," kata Hasto.
Hasto menyebut dari DPP ada 44 nama calon yang diputuskan dan diumumkan dalam rakernas bulan depan. Tetapi, siapa calon yang direstui maju Pilwalkot Solo belum ada keputusan. PDIP juga membuka ruang untuk bekerja sama dengan partai lain, kendati dapat mengusung calon sendiri.
"Kami akan mengambil keputusan pada momentum tepat. Apalagi ini menentukan masa depan kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Sehingga kami hati-hati mengambil keputusan dan pada waktu yang tepat kami akan ambil itu," ujar dia.
Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Kamis (12/12), diantarkan ibundanya Iriana Jokowi, sang istri Selvi Ananda, dan ratusan relawan yang mengantarkan dari Solo.
Gibran sudah memulai sosialisasi sebagai bakal calon wali kota Solo periode 2020-2025. Pada Senin (23/12), Gibran blusukan di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Selepas blusukan, dia mengaku sang ayah mendukung pilihannya maju dalam Pilkada Solo 2020. Namun ia menyebut tidak membutuhkan 'endorse' sang ayah.
Pada hari yang sama, Jokowi memberikan tanggapan perihal langkah Gibran maju Pilkada 2020. Tanggapan itu disampaikan usai presiden menghadiri acara peresmian Tol Jakarta-Cikampek II Elevated di KM 38+400, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/12).
"Kan sudah saya sampaikan bolak-balik bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya (Gibran)," ujar Jokowi.
Eks Wali Kota Solo itu pun membantah apabila keputusan Gibran merupakan jalan mewujudkan dinasti politik. Sebab, pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kompetisi yang bisa berakhir dengan kemenangan maupun kekalahan.
"Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat gak memilih gimana? Ini kompetisi bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi.
Gibran awalnya dikenal sebagai sosok yang antipolitik. Suami Selvi Ananda itu beranggapan sebagai seorang pengusaha, ia bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat tanpa harus terjun ke dunia politik.
Namun, beberapa tahun terakhir, ayah Jan Ethes Srinarendra itu berubah pikiran. Dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha, Gibran ingin menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya.
Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Gibran menyatakan siap terjun ke dunia politik.
"Beberapa tahun terakhir ini saya mulai bertemu banyak orang. Saya beranggapan bahwa kalau begini-gini terus, orang yang bisa saya bantu itu cuma ya begini-gini saja," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11).
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb