Harga Tiket Pesawat Mencekik dan Hambat Ekonomi Nasional

Hadi mengatakan, apalagi selama 4,5 tahun ini Presiden Jokowi menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas. Oleh karena itu, semua lembaga yang terkait harus didukung dengan mendorong pariwisata dan mengembangkan destinasi wisata melalui tiga industri besar terkait Atraksi, Akses dan Amenitas.

“Negara harus hadir, jika serius menjadikan sektor pariwisata sebagai unggulan,” kata Hadi yang juga pengelola Antalia Tour & Travel.

Hadi juga sudah mendengar bahwa informasi tiket mahal ini sampai ke Presiden. Ada pula imbauan dari Kemenhub, bahkan sampai Kemenko Kemaritiman. Banyak pihak juga mendengar, Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pun turun tangan dengan dugaan kartel karena dua grup besar, Garuda Indonesia dan Lion Group, saat ini menguasai industri penerbangan domestik.

Kebetulan dua perusahaan tersebut yang menguasai market share penerbangan domestik dan menerapkan harga mahal bersamaan.

“Saat industrinya mulai optimal, tiba-tiba semuanya menjadi mentah kembali oleh mahalnya tiket dan bagasi berbayar,” tutur Hadi.

Hadi menegaskan kembali, Kemenhub harus melakukan evaluasi menyeluruh dengan mengintensifkan komunikasi dengan pihak maskapai dan bersikap tegas. Sebab, kebijakan tiket menjadi kunci industri pariwisata dan perekonomian masyarakat NTB.

“Pergerakan wisatawan di NTB sangat tipis. Wisatawan juga enggan berbelanja oleh-oleh karena bagasi berbayar. Home industry di NTB mengkhawatirkan karena sepinya pasar, ujungnya length of stay turun,” tutur Hadi.

Hadi mengatakan, tugas pemerintah ialah menjaga ekosistem industri agar bisa tumbuh dan berkembang. Kalau salah satu unsur dalam mata rantai bisnis tidak patuh, seharusnya diimbau dan diingatkan lagi spirit utamanya dalam membangun negeri.

Menurut Hadi, batas atas dan batas bawah yang diatur itu sebenarnya baik karena sudah melihat fleksibilitas dan season. Namun, airlines selama empat bulan terakhir menetapkan harga atas terus dan meniadakan harga bawah.

Hal tersebut mengakibatkan harga naik sampai ada yang 100 persen, meskipun bukan peak seasons. Selain itu, jumlah penumpang turun dan wisatawan nusantara anjlok serta semua rantai bisnis lanjutannya terancam. Selain jumlah penumpang domestik turun 25-30 persen, hotel, resto, pedagang pasar sampai petani dan nelayan, penerimaan pajak juga pasti turun.

Hadi juga menyampaikan pendapatnya mengenai tulisan di laman ini. Menurut Hadi, tulisan tersebut banyak salah mengutip peraturan.

Pertama, soal Peraturan Menteri (Permen) No 189 tahun 2015, yang dijadikan landasan. Permen itu sudah dicabut dua kali dan diganti Permen 122 tahun 2018.

Kedua, Undang-Undang No 126 (3) tahun 2019 yang ditulis itu juga salah. UU itu mengatur soal angkutan jalan raya, bukan angkutan darat.

“Ketiga, saya setuju bahwa pemerintah sebagai regulator, tetapi kalau industrinya menerapkan harga batas atas di segala season, tidak wajar, mahal, itu juga mengingkari prinsip dasar UU No 1 tahun 2019 dan Perpres No 40 2015. Tidak ikut memperlancar kegiatan ekonomi nasional, apalagi ada dugaan praktik monopoli,” kata Hadi.

Oleh karena itu, wajar jika pemerintah turun tangan untuk memperbaiki tata niaga demi menjaga kepentingan umum. Dalam kondisi seperti ini, Hadi Faishal menilai Indonesia beruntung memiliki menteri seperti Arief Yahya.

“Untunglah Indonesia punya Pak Menteri yang punya tangan dingin. Beliau mampu memoles pariwisata NTB menjadi kemilau seperti sekarang ini dan predikat halal. Dan, menjadi magnet pendukung untuk menarik wisatawan datang ke Lombok,” tutur Hadi..

Hadi mengatakan, ia sudah mewacanakan secara nasional program pariwisata 2018-2024 yang sukses dan maju bersama Menpar Arief Yahya.

“Karena, kita berharap tangan dingin dan program beliau tidak berubah dalam kurun waktu itu. Itu kalau Indonesia mau pariwisatanya di atas Malaysia dan Thailand, bahkan Singapura. Saya optimis kita bisa, asal pak Arief mau menyiapkan waktu dan pikirannya untuk terus membangun pariwisata Indonesia. Indonesia harus bangga punya maestro data dan strategi yang akurat dalam menjual pariwisata Indonesia di pentas dunia,” kata Hadi.

Adapun Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam Mansyur berharap harga tiket segera diturunkan.

“Sekarang yang penting itu real action-nya, bukan sekadar wacana. Regulasi tarif batas atas-bawah belum menyelesaikan masalah. Sebab, para maskapai akan bertahan dengan tarif batas atasnya,” tutur Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam Mansyur.

Meski regulasi tarif batas atas-bawah diterapkan, faktanya harga tiket pesawat terbang tetap tinggi. Sebagai ilustrasi, harga tiket pesawat terbang dengan rute Batam-Jakarta masih saja dibanderol kisaran Rp1,5 juta. Harga tersebut jauh di atas poros Singapura-Jakarta yang hanya dilabeli sekitar Rp 700 Ribu. Mansyur menambahkan, pesaing bagi maskapai domestik diperlukan untuk mengendalikan harga.

“Ini sudah monopoli. Tiket pesawat Jakarta-Batam masih saja tinggi. Lebih mahal dari Singapura-Jakarta. Kalau kondisinya seperti ini, jelas industri-industri di destinasi mati suri. Sekarang dampaknya terus saja terasa. Biar harga turun, maskapai asing harus diundang melayani rute domestik. Biar ada perang harga yang sehat dan pelayanan bagus dari maskapai,” tutur Mansyur.

Pelaku industri pariwisata di Batam juga terimbas karena arus masuk wisatawan di hari biasa turun hingga 40 persen. Parameternya tingkat okupansi hotel yang terisi hanya sekitar 40 persen di hari normal. Rata-rata length of stay wisatawan hanya semalam. Kondisi itu berlangsung sejak Januari 2019. Imbasnya, jasa porter, taksi, TA/TO, penyedia cenderamata, dan hotel menjadi sektor paling terpukul.

“Masalah maskapai menimbulkan efek domino yang besar. Semua lini industri pariwisata terkena imbas. Hal ini tentu tidak bagus bagi Batam ke depannya. Sekarang MICE di Batam sudah tidak ada. Seharusnya masalah harga tiket ini sudah selesai lebih awal,” kata Mansyur.

Selain minimnya wisatawan, kebijakan tiket mahal juga menjadi bumerang bagi maskapai. Sepanjang Januari-Maret 2019, maskapai dengan poros bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura II kehilangan 4 juta orang penumpangnya. Pengguna bandara dengan pengelola PT Angkasa Pura II turun hingga 3,5 juta orang penumpang. Kondisi tersebut otomatis menurunkan pendapatan maskapai yang bersangkutan.

“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan saja. Sebab, fokus kami adalah pergerakan wisatawan di hari normal. Kalau akhir pekan, Batam memang ramai. Kemenhub idealnya ikut memikirkan hal-hal seperti ini. Sekarang bagaimana dengan daerah lain?” kata Mansyur.