Hari Ini, Ahok-Djarot Resmi Maju Pilkada DKI 2017 Diusung PDI-P

Hamdi Muluk, pengamat psikologi politik dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa pemilihan calon gubernur DKI Jakarta sebagai yang paling heboh, paling panas dan dipicu oleh sosok Ahok yang unik.

Menurutnya, ini adalah untuk pertama kalinya dalam peta politik ada calon dari minoritas, agama dan ras di Jakarta. Ahok, politikus dari etnik minoritas dan non-Muslim terpilih menjadi gubernur Jakarta pada November 2014, setelah Joko Widodo terpilih menjadi presiden.

Ahok adalah pasangan Jokowi di pemilihan gubernur Jakarta pada 2012. Beberapa jajak pendapat memperlihatkan Ahok masih yang paling populer di antara nama-nama yang sejauh ini menyatakan berminat memimpin Jakarta. Di sisi lain, ada sejumlah seruan dari ormas Islam agar para pemilih di Jakarta tidak memilih calon non-Muslim.

PDI Perjuangan resmi mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta. Untuk itulah mereka pun diwajibkan menandatangani kontrak politik oleh PDI Perjuangan.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan ini adalah bagian penting bagi calon yang mendaftar dan diusung oleh DPP PDI Perjuangan. Kontrak politik itu disebut dengan Dasa Prasetya PDI-P atau 10 janji PDI-P. Kontrak politik ini bukanlah bentuk mahar politik melainkan janji kepada masyarakat DKI.

Sebelum menandatangani kontrak politik itu, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menanyakan kepada Ahok dan Djarot untuk bersedia menandatangani hal tersebut. Ahok dan Djarot langsung menandatangani kontrak politik itu dan disaksikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPD DKI PDI-P Adi Widjaja, Sekretaris DPD DKI PDI-P Prasetyo Edi Marsudi.

Adapun isi dari Dasa Prasetya itu adalah:

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.

2. Memperkokoh budaya gotong royong dalam memecahkan masalah bersama.

3. Memperkuat ekonomi Rakyat melalui penataan system produksi, reform agrarian, pemberian proteksi, perluasan akses pasar dan permodalan.

4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi Rakyat.

5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi Rakyat.

6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah.

7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten.

8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan.

10. Menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan hal asasi manusia.