Harun Masiku Sudah Buron Selama 6 Bulan, KPK Gimana Nih?

Kurnia menjelaskan, kegagalan KPK dalam menangkap Harun dapat dianalisis dari dua faktor, yakni internal dan eksternal. Untuk internal, ICW meragukan komitmen dari Ketua KPK Firli Bahuri yang terlihat tidak serius dan enggan memproses hukum Harun Masiku.

"Sebab, dalam perkara tersebut, tindakan dari Ketua KPK selaku Pimpinan tertinggi lembaga antirasuah itu kerap kali menuai kontroversi," katanya.

Sikap kontroversi itu dilihat dari lima hal. Pertama, KPK memilih diam dan mendiamkan terkait adanya dugaan penyekapan saat tim penyidik ingin memburu oknum tertentu di PTIK.

Kedua, Firli diduga mengganti tim penyidik yang menangani perkara tersebut. Ketiga, adanya upaya memulangkan paksa penyidik Rossa Purbo Bekti ke instansi asalnya di Polri.

"Keempat, terlihat enggan untuk menggeledah kantor PDIP, dan terakhir ide dari Nurul Ghufron yang ingin mengadili Harun Masiku secara in absentia," ujar Kurnia.

Sedangkan faktor eksternal, ICW menduga Harun Masiku dilindungi kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan yang besar serta dapat mengontrol Firli.

"Sehingga, upaya untuk menangkap Harun Masiku selalu terganjal," katanya.

Menurut Kurnia, ketidakberdayaan KPK dalam menangkap Harun mesti menjadi catatan serius. Sebab, KPK di era sebelum kepemimpinan Firli, selalu dikenal sebagai lembaga penegak hukum yang cepat mendeteksi keberadaan buronan.

"Ambil contoh pada M. Nazarudin, yang mana dalam kurun waktu 77 hari KPK dapat meringkus yang bersangkutan di Kolombia," ujar Kurnia.

Lebih lanjut, situasi pemberantasan korupsi yang kian buruk seperti saat ini, sudah diprediksi ICW jauh-jauh hari.

"Setidaknya, situasi hari ini sudah mulai tergambar tatkala Presiden Joko Widodo dan DPR bersepakat untuk memilih Komjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan merevisi UU KPK," tuturnya.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya memperpanjang masa pencegahan Harun Masiku ke luar negeri. Surat permohonan perpanjangan larangan bepergian ke luar negeri tersebut, telah dikirimkan ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

"Terhitung sejak tanggal 10 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan 6 bulan ke depan. Saat ini KPK tetap menjalin koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Keimigrasian untuk terus mencari dan menangkap keberadaan DPO tersebut," ucap Ali.