Hasil COP26 di Glasgow Beri Celah Pemerintah Tak Setop PLTU pada 2040

15 Nov 2021, 19:45 WIB

Presiden COP26, Alok Sharma (kanan) ketika memimpin sidang penutupan UN Climate Change Conference (COP26) di Glasgow (www.twitter.com/UNClimateChange)

Jakarta, IDN Times - Konferensi iklim COP26 yang dihelat di Glasgow, Inggris yang berakhir pada Minggu, 14 November 2021 berakhir antiklimaks. Alih-alih semua negara anggota menyepakati menghapus penggunaan batu bara pada 2030 hingga 2040, dokumen yang dinamakan Glasgow Climate Pact itu justru gagal menepati komitmen mereka.

Sehari sebelum KTT Perubahan Iklim berakhir, China dan India melakukan intervensi. Mereka meminta agar bahasa di dalam dokumen tersebut diubah dari menyetop penggunaan energi fosil batu bara pada 2030 menjadi mengurangi penggunaan batu bara.

Bila keinginan tersebut tak dipenuhi, China dan India mengancam bakal hengkang dari konferensi mengenai iklim tersebut. Baik Negeri Tirai Bambu dan Bollywood adalah negara-negara terbesar di dunia pengguna energi batu bara.

Dikutip dari stasiun berita BBC, Presiden COP26, Alok Sharma, mengatakan China dan India harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kesepakatan itu membuat sejumlah pihak kecewa, termasuk organisasi Greenpeace Indonesia. Sebab, dikhawatirkan bila industri batu bara dibiarkan maka pemanasan global bisa mencapai lebih dari 1,5 derajat celcius.

Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan Glasgow Pact bisa turut berdampak kepada lingkungan di Tanah Air. Apa dampak yang dikhawatirkan Greenpeace?

1. Pemerintah tak lagi punya kewajiban berhentikan industri batu bara pada 2040

Default Image IDN

Leonard mengatakan Glasgow Pact di COP26 adalah bentuk kompromi. Sebab, sejumlah negara terpaksa mengalah dengan India dan China, lantaran keduanya mengancam bakal hengkang dari COP26 bila bahasa di dalam dokumen kesepakatan itu tak diubah. India dan China menginginkan frasa "penggunaan energi batu bara disetop" pada 2030, diubah menjadi "dikurangi".

Menurut Leonard, hasil Glasgow Pact itu bisa dijadikan celah untuk pemerintah mengulur waktu menyetop penggunaan energi batu bara pada 2040. Di dalam kesepakatan awal, negara-negara dengan perekonomian maju bakal menyetop penggunaan energi batu bara pada 2030. Sementara, negara-negara dengan perekonomian lebih rendah berkomitmen untuk menyetop penggunaan energi batu bara pada 2040.

"Kami berharap Pemerintah Indonesia tetap punya komitmen yang kuat untuk mendorong agar industri batu bara dengan bantuan dunia internasional pada 2040," ujar Leonard menjawab pertanyaan IDN Times dalam diskusi virtual pada Senin (15/11/2021).

Leonard pun tak menyangkal kesepakatan di Glasgow yang berakhir antiklimaks justru memberi ruang bagi industri batu bara lebih lama beroperasi di Tanah Air. "Termasuk memberikan ruang bagi teknologi capture carbon storage yang digadang-gadang oleh ESDM efektif mengurangi gas CO2 ke atmosfer," kata dia.

Ia menambahkan teknologi capture carbon storage yang digadang-gadang Kementerian ESDM harganya sangat mahal. Alih-alih membeli teknologi itu, Leonard menyarankan agar dana yang ada digunakan untuk fokus menghasilkan energi terbarukan.

2. Greenpeace Indonesia mendorong pemerintah tetap berlakukan moratorium hutan dan lahan gambut

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak ketika memaparkan hasil kesepakatan COP26 di Glasgow (Tangkapan layar Zoom)

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia tetap mendorong agar pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi hutan alam dan lahan gambut yang tersisa. Selain itu, pemerintah juga didorong tidak lagi mengeluarkan izin baru dan melakukan evaluasi terhadap izin-izin konsesi yang sudah dikeluarkan.

"Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum untuk mencapai nol deforestasi," kata Leonard dalam keterangan tertulis.

Greenpeace Indonesia juga berharap moratorium penebangan hutan dan lahan gambut, diperkuat dengan regulasi yang kuat dan mengikat di level Peraturan Presiden. Moratorium pembukaan kebun sawit pun didorong untuk tetap dilanjutkan.

"Kami mendorong pemerintah fokus kepada penyelamatan hutan alam, khususnya hutan alam yang tersisa dan belum dilindungi moratorium hutan dan gambut, serta mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat," ujar Leonard.

3. Greenpeace Indonesia bantah pemerintahan Jokowi berhasil kurangi deforestasi hutan

Ilustrasi hutan di Papua dibakar dengan sengaja untuk pembukaan kebun kelapa sawit (Dokumentasi Greenpeace)

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menepis isu pidato Presiden Joko "Jokowi" Widodo di COP26 yang menyebut deforestasi hutan di Indonesia semakin berkurang. Menurut mereka klaim penurunan deforestasi yang disampaikan Jokowi tidak benar.

Greenpeace menyebut, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019).

"Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya pada 2 November 2021.

Adapun tren penurunan deforestasi dalam rentang 2019-2021, Leonard menyebut, hal itu tidak lepas dari situasi sosial politik dan pandemik yang terjadi di Indonesia sehingga aktivitas pembukaan lahan terhambat.

Namun, kata dia, tetap saja angka deforestasi pada 2002-2019 tergolong tinggi. Pada rentang waktu itu, terdapat deforestasi hampir 1,69 juta hektare dari konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) dan 2,77 juta hektare kebun sawit.

"Selama hutan alam tersisa masih dibiarkan di dalam konsesi, deforestasi di masa depan akan tetap tinggi," ujarnya.

Gara-gara pernyataan itu, Leonard dan aktivis Greenpeace Indonesia lainnya yakni Kiki Siregar dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan berita bohong. Namun, laporan itu akhirnya dicabut karena khawatir bisa memberi kesan pemerintahan Jokowi anti terhadap kritik.