Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pemilihan calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi hak prerogatif Presiden Joko "Jokowi" Widodo sepenuhnya. Isu bursa Panglima TNI kembali menjadi perbincangan lantaran Jenderal Andika bakal memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Salah satu kandidat terkuat yang bakal menggantikan Andika adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono.
"Penunjukkan Panglima TNI menunjukkan hak prerogatif dari presiden. Tentu saja kepentingan PDIP di dalam menjalankan politik pertahanan tersebut karena tantangan geopolitik kian nyata. Kita tentu memerlukan Panglima TNI yang visioner, memahami jati diri TNI dan memiliki suatu visi membangun kekuatan dengan cara pandang geopolitik seperti yang disampaikan oleh Bung Karno," ungkap Hasto ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Minggu, (9/10/2022).
Meski begitu, Hasto mengutip pernyataan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Agus Supriatna yang menyebut pertahanan di sektor maritim perlu diperhatikan sebaik-baiknya. Apalagi, kata Hasto, Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian wilayahnya dikelilingi perairan.
"Tetapi, siapapun yang diputuskan oleh Presiden Jokowi, tentu PDIP sebagai parpol pengusung utama akan memberikan dukungan," kata dia lagi.
Lalu, apakah ini berarti petunjuk bahwa PDIP setuju bila pengganti Andika sebagai Panglima TNI berasal dari matra Angkatan Laut?