Hasto: PDIP di Dalam atau Luar Pemerintah, Semua demi Rakyat

13 Apr 2024, 07:27 WIB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah telah terjadi perpecahan di internal partai tempat ia bernaung. Pernyataan itu untuk menanggapi dua suara di internal soal nasib PDIP setelah pemerintahan baru terbentuk nanti.

"Tidak ada (perpecahan)," ujar Hasto seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Sabtu (13/4/2024).

Menurutnya, yang ingin dirangkul adalah nilai-nilai peradaban publik hingga nilai demokrasi yang jujur dan adil. "Nilai-nilai kekuasaan untuk rakyat, bukan kekuasaan untuk korporasi," kata dia.

Sementara, ketika ditanya sikap partai berlambang banteng hitam moncong putih itu usai 20 Oktober 2024, Hasto tidak menjawab dengan lugas. Ia hanya menyebut apapun posisi PDIP kelak, itu semua ditempuh demi kepentingan rakyat.

"Posisinya di dalam ataupun di luar, garis besarnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya lagi.

Apakah ini berarti PDIP bakal bersedia bergabung ke dalam pemerintahan baru mendatang?

1. Hasto sebut butuh kajian mendalam terkait posisi PDIP usai Pemilu 2024

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman)

Sebelumnya, Hasto mengakui di dalam sistem perpolitikan Tanah Air tidak dikenal oposisi. Hasto pun tidak menjawab lugas bagaimana sikap PDIP kelak setelah pemerintahan baru terbentuk.

"Mengingat ini adalah keputusan yang sangat strategis, tentu membutuhkan pengalaman dan kajian. Pada waktu yang tepat nanti akan diputuskan," ujar Hasto pada 7 April 2024 di Jakarta.

Sementara, Ketua DPP PDIP Bambang 'Pacul' Wuryanto mengatakan, sikap PDIP ada di dalam atau di luar pemerintahan tergantung keputusan Megawati.

"Bahwa persoalan PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah dan kerja sama atau di luar pemerintah, itu kewenangannya di ketum," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 28 Maret 2024 lalu.

Ia menambahkan, usai Mega memutuskan maka harus diikuti oleh semua kader.

"Sesuai keputusan kongres. Kalau Ketum kemudian memutuskan kita akan pada posisi X misalnya, ya kita akan ikut itu," tutur dia lagi.

2. PDIP minta tanyakan ke Istana soal pertemuan Jokowi-Megawati

Istri Presiden Jokowi bergandengan tangan dengan Megawati saat halal bihalal di Teuku Umar, Jakarta, Kamis (27/4/2023). (Dok. PDIP)

Sementara, ketika ditanya kapan Megawati akan bertemu dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Hasto meminta publik menanyakan ke pihak Istana.

"Waktunya tanyakan saja (ke) Pak Ari Dwipayana (Koordinator Staf Khusus Presiden RI)," ujar Hasto.

Di momen Lebaran kali ini, Jokowi belum bersilaturahmi kepada Megawati. Hasto tak menampik bahwa Lebaran merupakan momentum untuk melakukan silaturahmi dan halal bihalal. Namun, Hasto menyarankan agar Jokowi temui lebih dulu anak ranting PDIP.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana Pemilu 2024," tutur dia lagi.

3. PDIP masih tunggu hasil sengketa pilpres sebelum ada pertemuan Prabowo-Mega

IDN Times/Aryo Damar

Di sisi lain, PDIP mengakui tidak ada permasalahan antara Megawati dan Prabowo. Sehingga, bukan hal mustahil bila terjadi pertemuan di antara kedua tokoh publik itu. Apalagi menilik ke belakang relasi Mega dan Prabowo sejak dulu sudah terjalin baik.

Namun, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, waktu pertemuan Mega dan Prabowo masih menunggu hari dan momen baik.

"Untuk realisasinya, itu sekali lagi tergantung bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo memiliki hari, jam dan menit baik untuk bisa bertemu," ujar Basarah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 10 April 2024 lalu.

Salah satu faktor penentu hari baik yakni usai keluar putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP baru mengambil keputusan pasca keputusan MK tersebut.

"Kalau dari garis politik yang Bu Mega arahkan kepada kami, biarkan proses ketatanegaraan kita yang diatur oleh UU Pemilu selesai. Apakah itu ukurannya? Ukurannya adalah keputusan MK tentang perselisihan hasil pemilu presiden. Itu kami masih menunggu itu," katanya lagi.