Jakarta, IDN Times - Di tengah ramainya tuntutan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus atau diturunkan dari 20 persen, PDI Perjuangan justru ingin mempertahankannya.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya mendukung mempertahankan presidential threshold sebesar 20 persen, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk efektivitas kerja pemerintah.
Menurut Hasto, presidential threshold sebesar 20 persen penting karena belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana sistem presidensial membutuhkan basis dukungan dari parlemen.
"Pak Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya, dipilih dengan suara yang kuat dari rakyat. Akan tetapi, dengan dukungan parlemen yang hanya 20 persen saat itu, membutuhkan waktu 1 tahun setengah untuk konsolidasi saja," kata Hasto usai penutupan pelatihan Baguna PDIP se-Jabodetabek di Jakarta, Rabu (22/12/2021), seperti dikutip dari ANTARA.
Hasto menyebutkan, dukungan parlemen terhadap pemerintahan sangat penting, agar tak mengganjal kebijakan pemerintah, seperti yang dialami Jokowi di awal-awal periode pertama pemerintahannya, yang diganjal lewat pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.
Karena itu, ujar Hasto, syarat 20 persen itu untuk efektivitas kerja pemerintahan.
"Berpolitik itu dengan teori politik. Selain itu, juga belajar praktik-praktik pemerintahan negara. Minimum 20 persen itu untuk memastikan efektivitas kerja pemerintahan yang dipilih rakyat," terang Hasto.
Ia menyebutkan, setiap parpol memang harus menjalankan kaderisasinya dengan baik supaya mendapatkan kepercayaan rakyat dengan turun ke bawah. Seperti yang dilakukan oleh Baguna PDIP, melatih diri untuk kemudian turun ke bawah.
"Jadi, kontestasi yang liberal itu tidak linier dengan kualitas kepemimpinan, sebab kualitas kepemimpinan itu ditentukan oleh kaderisasi secara sistemik," kata Hasto.
Bagi PDIP, pemilu adalah ajang menyampaikan seluruh konsepsi tentang jalannya pemerintahan negara kepada rakyat, dan tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya calon. Dengan demikian, jawabannya bukanlah dengan menurunkan syarat presidential threshold, melainkan memastikan parpol bergerak ke rakyat agar mendapatkan kepercayaan.
"Cara untuk mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen, hanya bisa kalau melakukan kerja-kerja kerakyatan, turun ke tengah-tengah rakyat, bukan dengan cara mengubah undang-undang," ucap Hasto.