Heboh Tebang Pohon di Monas, Ini Beda Kebijakan Anies dan Bima Arya

Seperti yang dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya di akun Instagram resmi miliknya, dia menegaskan bahwa pohon dan tanaman memiliki perlindungan hukum.

"Di Kota Bogor, semua dilindungi hukum, semua ada aturannya. Termasuk pohon dan tanaman. Ada Perda dan Perwali yang mengatur bahwa menebang, memotong, atau memindahkan pohon, harus seizin wali kota," tulis Bima Arya dalam keterangan foto di akun Instagram @bimaaryasurgiarto, Minggu (26/1).

Ia berharap, dalam pembangunan ataupun penataan kota, tidak ada yang mengorbankan lingkungan hidup selama proses pengerjaannya.

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto menjelaskan, penebangan 190 pohon di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat dilakukan dalam rangka revitalisasi.

Ia memaparkan, Monas akan berkonsep sama seperti Lapangan Banteng yang terbuka dan tetap ada ruang terbuka hijau.

"Persis kalau kita lihat Lapangan Banteng," ucap Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/1) lalu.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Heru Hermawanto, tidak ada pelanggaran dalam proses revitalisasi Monas tersebut.

Walau menurut Komisi B DPRD DKI proyek tersebut melanggar sistem anggaran, yaitu proyek tersebut menggunakan anggaran tahun 2019, yang semestinya tidak boleh dilaksanakan pada 2020, Heru mengatakan bahwa Pemprov DKI bisa memberikan perpanjangan waktu untuk proyek revitalisasi tersebut.

Heru menjelaskan, proyek revitalisasi baru dikerjakan pada pertengahan November karena pemenang sayembara desain revitalisasi Monas baru menyerahkan detail engineering design (DED) pada September 2019. Padahal desain sudah selesai sejak Januari 2019.

"Dirancangnya sudah lama, cuma pemenang lomba baru memberikan detail desainnya karena memang tidak mudah. Kelambatan bukan di kita dong," ucapnya.

Saat berada di lokasi secara langsung, Komisi B merasa kecolongan karena revitalisasi tersebut mengorbankan banyak pohon walaupun berada di area Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Gini deh, disetop dulu ini kerjaan. Tidak ada pekerjaan anggaran 2019 dikerjakan di 2020. Saya minta ini disetop," ujar Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga saat melihat secara langsung kondisi Monas pada saat itu.