Hemat Anggaran, Kemenhaj Hanya Tetapkan 2 Syarikah Layani Haji 2026

Dalam kesempatan itu, Dahnil menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga ingin Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 turun. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umrah berupaya menekan kebocoran anggaran biaya haji di sejumlah titik.

"Begini, karena di proses pengadaan dan jasa, dugaan kami bisa terjadi kebocoran yang signifikan, 20 sampai dengan 30 persen. Dari 10 proses pengadaan itu, total pengadaan atau total biaya total haji yang memberangkatkan 203 (ribu) orang itu, ke sana itu totalnya sekitar Rp17 triliunan," ucap dia.

Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan, ada dugaan sekitar 20-30 persen kebocoran dana haji. Apabila kebocoran itu bisa ditutup, Dahnil berharap ongkos haji bisa lebih murah.

"Karena kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp17 triliun itu, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp5 triliunan. Dan itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin bila perlu nol kebocoran," ujar dia.

Dahnil menyebut, Rp17 triliun itu digunakan untuk akomodasi jemaah haji, mulai dari penginapan, konsumsi, hingga pesawat.

"Cost Syarikah itu cukup besar hampir Rp3 triliunan, kemudian cost paling besar itu pesawat pesawat itu posnya hampir Rp6 triliunan, kemudian catering itu juga triliunan kalau tidak salah satu sekian triliun, kemudian pemondokan itu tadi di Syarikah, kemudian hotel itu hampir 3 triliunan," kata dia.

"Jadi, kami sudah simulasi kami simulasi kan dari Rp17 triliun itu semuanya terdiri dari 10 proses pengadaan dan memang sejak awal Presiden menduga ada kebocoran hampir 20-30 persen," imbuhnya.