Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menanggapi protesnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap honor mereka yang masih dipotong pajak.
Hasyim menjelaskan bahwa pihak KPU telah mengajukan kepada pemerintah agar honor para petugas KPPS tidak dipotong pajak. Namun, semua ketentuan ada di tangan pemerintah.
Hasyim menerangkan, pemotongan pajak dari honor petugas KPPS ditentukan oleh pemerintah. Meski begitu, Hasyim mengaku sebelumnya KPU sudah meminta agar tidak ada pemotongan pajak, tetapi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah begitu adanya.
"Tapi karena disampaikan bahwa ketentuannya demikian, ya mau apalagi. Kami sudah mengajukan untuk tidak dipotong pajak, tapi disampaikan ketentuannya demikian. Mau gimana lagi," kata Hasyim di Gedung Bawaslu, Jumat (26/4).
Ia menyampaikan, hingga saat ini masih belum ada tambahan upah bagi petugas KPPS. Hasyim mengatakan, honor yang diberikan kepada petugas KPPS sudah ditetapkan sejak awal.
"Kalau untuk kerja honornya itu. Kalau Ketua KPPS Rp550.000, anggota Rp500.000. Potong pajak. Itu honor yang disiapkan untuk dianggarkan. Ketika di perencanaan awal kita sampaikan usulan-usulan," jelas dia.
Telah ditetapkan oleh para penyelenggara pemilu bahwa honor dari petugas KPPS berkisar Rp500.000 hingga Rp550.000. Untuk Ketua KPPS, mendapatkan honor sebesar Rp550.000, sementara anggota KPPS mendapatkan Rp500.000.
Namun, honor mereka tersebut masih harus dipotong pajak sebesar 3 persen. Sehingga, untuk Ketua KPPS honor yang didapatkan sekitar Rp500.000. Sedangkan untuk anggota KPPS mendapatkan Rp470.000.
Pemotongan pajak itulah yang menuai protes dari para petugas. Menurut mereka, honor yang didapatkan tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka pikul.