HUT ke-68 Kopassus, Ini Fakta-Fakta Pasukan Elite yang Disegani Dunia

Dilansir dari laman Kopassus.mil.id, pada Juli 1950 timbul pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS (Republik Maluku Selatan). Pimpinan Angkatan Perang RI saat itu segera mengerahkan pasukan untuk menumpas gerombolan tersebut.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritonum III Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Sedangkan sebagai Komandan Operasinya, ditunjuk Letkol Slamet Riyadi. Operasi ini memang berhasil menumpas gerakan pemberontakan. Namun, dengan korban yang tidak sedikit dari pihak TNI.

Setelah dikaji, ternyata dalam beberapa pertempuran, musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil sering kali mampu menggagalkan serangan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar.

Hal ini bukan hanya disebabkan semangat anggota pasukan musuh yang lebih tinggi atau perlengkapan yang lebih lengkap. Namun, juga taktik dan pengalaman tempur yang baik serta kemampuan tembak tepat dan gerakan perorangan.

Peristiwa inilah yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk membentuk suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran. Cita-cita Letkol Slamet Riyadi ternyata tidak dapat diwujudkan karena gugur pada salah satu pertempuran.

Melalui Instruksi Panglima tentara dan Teritorial III No.55/Inst/PDS/52 tanggal 16 April 1952, terbentuklah KESATUAN KOMANOO TERITORlUM III yang merupakan cikal bakal 'Korps Baret Merah'. Komandan pertama dipercayakan adalah Mayor Mochammad ldjon Djanbl.

Dia merupakan mantan Kapten Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) yang pernah bergabung dengan Korps Special Troopen dan pernah bertempur dalam Perang Dunia II.

Dalam perjalanan selanjutnya, satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama. Diantaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD) pada 1953.

Selanjutnya pada 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dengan menambah kualifikasi kepada setiap prajuritnya. Pada 1966 satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD (PUSPASSUS TNI AD).

Pada tahun 1971, nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yudha (KOPASSANDHA). Pada 1985 satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) sampai sekarang.

Pataka Komando Pasukan Khusus Tribuana Chandraca Satya Dharma, merupakan lambang atau gambar yang terdapat pada Pataka Kopassus. Lambang ini sama dengan emblem yang dikenakan setiap anggota di baretnya.

Emblem ini awalnya dirancang oleh Letda Inf Dodo Sukanto pada tahun 1955. Dia merupakan perwira Biro Pengajaran yang dibantu oleh juru gambarnya Sersan Hasan.

Lambang Kopassus memadukan unsur Komando (gambar pisau komando), unsur Iaut atau air (digambarkan dalam bentuk jangkar) dan udara (digambarkan sepasang sayap) yang dibingkai oleh tali komando.

Pada tahun 1964, lambang tersebut dirampingkan dengan menempatkan gambar pisau komando di bagian depan, tetapi gambar dan tanda pada prinsipnya tidak berubah. Lambang itulah yang dipergunakan sampai sekarang seperti terlihat di emblem baret maupun di Pataka Kopassus.

Arti dari sesanti Tribuana Chandraca Satya Dharma:

a. Tribuana atau Tiga Jagad:

1. Sebagai manusia hamba Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna maka dalam pribadinya terdiri dari tiga unsur yaitu cipta, rasa dan karsa yang harus diaktualisasikan sebagai karya nyata.

2. Sebagai prajurit harus mampu berkiprah di tiga matra yaitu darat, laut dan udara.

b. Chandraca:

1. Sebagai senjata ampuh berbentuk tombak bermata tiga dan hanya digunakan pada saat terakhir dalam pertempuran.

2. Senjata ampuh yang berbentuk kecil menggambarkan bahwa Pasukan Khusus meletakkan kemampuan di atas jumlah dan digunakan untuk tugas-tugas yang bernilai strategis.

c. Satya Dharma: Kesetiaan dan dedikasi sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari sifat luhur prajurit yang dijiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Dari penelusuran IDN Times, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan yang cepat dan mematikan. Pasukan ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti terorisme dan berbagai jenis perang non konvensional lainnya. Untuk itu, setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi.

Nama Kopassus juga dikenal oleh dunia internasional berkat kesuksesannya membebaskan 57 sandera pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, pada 1981. Sejak saat itu pula Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elite paling mumpuni di dunia.

Tak hanya itu, atas segudang prestasinya, Kopassus banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei dan Filipina. Tidak jarang, Kopassus juga ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi atau bahkan kebakaran hutan.

Meski menorehkan banyak prestasi, Kopassus juga dikaitkan dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat. Pasukan elite TNI ini dikaitkan dengan kasus tewasnya lima wartawan Australia yang diduga ditembak prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste pada 1975.

Kasus ini kemudian dikenal dengan sebutan Balibo Five. Kasus itu juga telah diseret ke ranah hukum. Namun hingga kini, masih belum menemukan kejelasan.

Saat runtuhnya rezim orde baru, Kopassus mulai terseret arus politik. Pasukan elite yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto, dituding menculik belasan mahasiswa serta menyulut kerusuhan massal pada Mei 1998.

Saat Operasi militer TNI di Aceh antara 1990-1998, diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan. Selain itu, 12 ribu orang disebut tewas selama operasi itu.

Seharusnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu. Hingga kini, belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM tersebut.

Kopassus juga terjerat dengan kasus HAM yang terjadi di Papua. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dikaitkan dengan korps baret merah tersebut. Salah satunya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Pada 2009 organisasi HAM, Human Rights Watch, turut menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus.